Besaran Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Kelas, Iuran Naik? Menkeu Purbaya Bertemu Menkes

Meski demikian, sebelum pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan dan diperbaiki. Pertama, pemerintah perlu merumuskan tata laksana pemutihan tunggakan iuran yang adil dan transparan.

Kedua, Ombudsman RI mendorong BPJS Kesehatan untuk lebih akuntabel dan proaktif dalam menginformasikan status kepesertaan.

Ketiga, BPJS Kesehatan diharapkan proaktif dalam reaktivasi kepesertaan.

Saat ini terdapat sekitar 56,8 juta peserta BPJS Kesehatan tidak aktif.

Kondisi ini terjadi karena BPJS Kesehatan masih cenderung pasif dan kurang persuasif dalam mendorong keaktifan peserta.

Misalnya, penonaktifan 7,3 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beberapa waktu lalu karena nama mereka tidak tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Keempat, Ombudsman RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

“Kami menilai pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengoptimalkan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kebijakan ini harus tepat sasaran agar benar-benar meringankan beban masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang adil dan merata.

Secara terpisah Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengapresiasi dukungan Ombudsman tersebut.

 BPJS Kesehatan siap dan dengan senang hati jika pemerintah melakukan kebijakan pemutihan tunggakan yang telah pindah komponen kepesertaan.

“Namun saat ini belum ada regulasinya karena masih dalam proses pembahasan (soal pemutihan),” ucap Ghufron di Jakarta.

(Cr26/tribun-medan.com/ tribunnews)

Baca juga: Inilah 3 Pemain Timnas Indonesia yang Disasar Amuk Warganet Usai Dikalahkan Arab Saudi

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan