Berita Sumut

RESPONS Menkeu Purbaya Usai Didatangi Para Gubernur soal Dana TKD: Bereskan Dulu Kualitas Belanjanya

Belasan gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kemenkeu untuk protes protes pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026.

Editor: Juang Naibaho
Tribunnews.com/Taufik Ismail
ANGGARAN TKD - Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu(10/9/2025). Purbaya menegaskan, pemda harus memperbaki kualitas belanja masing-masing agar pemerintah pusat tidak menurunkan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun depan. 

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly usai pertemuan, Selasa (7/10/2025).

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara. 

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemda menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil. 

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan. 

Penurunan anggaran TKD membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah. 

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun pada 2026 mendatang. 

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur. Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. 

Berikut daftar Gubernur yang hadir pada audiensi dengan Menkeu Purbaya:

1. Jambi 
2. Kalimantan Timur 
3. Kalimantan Utara 
4. Kep. Bangka Belitung 
5. Banten 
6. Kepulauan Riau 
7. Jawa Tengah 
8. Sulawesi Tengah 
9. Maluku Utara 
10. Sumatera Barat 
11. DI Yogyakarta 
12. Papua Pegunungan 
13. Bengkulu 
14. Aceh 
15. Sumatera Utara 
16. Lampung 
17. Sulawesi Selatan 
18. NTB

(*/tribunmedan.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved