MENKEU Pangkas Dana TKD Karena Ada Indikasi Korupsi, 18 Gubernur Protes, Gaji PPPK Ikut Terancam

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 18 gubernur mendatangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), Selasa (7/10/2025).  

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui langsung 18 gubernur. 

Lima daerah absen, sementara delapan lainnya mengirim perwakilan.

Namun, meskipun tidak seluruhnya hadir, suara mereka sepakat terkait pemotongan anggaran dari pusat dinilai terlalu berat dan memberatkan daerah dalam menjalankan program prioritas.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan itu, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak kebijakan tersebut.

Menurutnya, keputusan memotong TKD hingga 20–30 persen untuk tingkat provinsi dan bahkan mencapai 60–70 persen di beberapa kabupaten dan kota, berpotensi melumpuhkan banyak program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan. 

Baca juga: SIDANG KORUPSI JALAN: Bobby Dihadirkan sebagai Saksi, KPK Belum Jadwal Ulang Pemanggilan Rektor USU

Baca juga: Anak Buka Brankas Setelah Ayahnya Meninggal, Rahasia Tentang Hubungannya dengan Wanita Lain Terkuak

Ia menambahkan, beban pembiayaan gaji PPPK menjadi salah satu persoalan paling krusial.

Banyak daerah yang kini kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai dan program pembangunan secara bersamaan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ujarnya.

Nada keberatan juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali kebijakan pemotongan TKD yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pertemuan tersebut.

Namun, sejumlah sumber di internal kementerian menyebutkan bahwa kebijakan pemotongan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran pasca-peningkatan belanja negara di sektor prioritas, termasuk program makan bergizi gratis dan dana cadangan pensiun ASN.