KASUS KORUPSI JALAN: Bobby Dihadirkan sebagai Saksi, KPK Belum Jadwal Ulang Pemanggilan Rektor USU

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengeluarkan surat edaran yang menunda pelaksanaan rapat Majelis Wali Amanat (MWA) untuk pemilihan rektor, yang semula dijadwalkan pada 2 Oktober 2025.

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa pemilihan rektor akan diundur hingga waktu yang belum ditentukan, dan informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Ganjar Pranajaya.

Penundaan ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi rektor sangat strategis dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri.

Pimpinan KPK RI, Johanis Tanakusai, menegaskan bahwa jika Muryanto Amin kembali mangkir dari panggilan penyidik, maka KPK akan melakukan pemanggilan paksa.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah dan KPK Wilayah Sumatera Utara 2025 yang dihadiri oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut.

"Kalau dua kali tidak hadir, dipanggil tiga kali. Kalau tiga kali tidak hadir, kita panggil dengan upaya paksa," ujar Johanis.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan akademisi.

Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengungkap seluruh rangkaian korupsi yang terjadi serta memperkuat integritas lembaga pemerintahan dan pendidikan di Sumatera Utara.

(cr17/tribun-medan.com/Tribunnews.com)

Baca juga: 16 Saksi Dipanggil KPK Hari Ini Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Pemeriksaan Massal Termasuk Wali Kota

Baca juga: MENGUAK Skandal Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Lakukan Pemeriksaan Massal: Terkini 16 Pejabat

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan