KETIKA Presiden Prabowo Perintahkan Penutupan Sementara SPPG yang Dinilai Bermasalah

TRIBUN-MEDAN.Com - Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Penutupan Sementara SPPG yang Dinilai Bermasalah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang bertujuan memberikan asupan gizi yang layak bagi anak-anak dan masyarakat kurang mampu.

Namun, belakangan ini program tersebut menghadapi tantangan serius akibat maraknya kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto pun langsung mengambil tindakan tegas untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program ini, setibanya di Tanah Air, setelah lawatannya selama enam hari di luar negeri.

Prabowo Akui Keracunan MBG, Sebut Ada Penyimpangan Sistemik

Presiden Prabowo mengakui adanya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyebut penyimpangan yang terjadi bersifat sistemik. Hal itu disampaikan dalam pidatonya di Munas VI PKS, 29 September 2025.

Prabowo menyatakan bahwa meski MBG telah menjangkau 30 juta penerima manfaat, masih ada 50 juta anak dan ibu hamil yang belum terlayani. Ia menegaskan bahwa percepatan program tidak bisa dipaksakan karena berisiko menambah penyimpangan.

“Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepatnya, mungkin penyimpangan atau kekurangan bisa lebih dari itu,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut persentase kesalahan MBG hanya 0,00017 persen dari total realisasi, namun menekankan bahwa sistem yang keliru harus diperbaiki.

Ia meminta dukungan publik agar berani menghentikan kebocoran kekayaan negara yang terjadi setiap hari.

Instruksi Presiden Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas dengna menginstruksikan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas insiden keracunan massal yang menimpa peserta program MBG.

Tindak ini diambil setelah Presiden Prabowo menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Halim bersama 12 menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama pemerintah.

Ia menyatakan bahwa insiden keracunan bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.

"Presiden memutuskan untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah selama proses evaluasi dan investigasi berlangsung,"jelasnya.

Adapun evaluasi akan difokuskan pada:

- Kedisiplinan dan kualitas juru masak

- Standar sanitasi dapur MBG

- Sterilisasi alat makan

- Kualitas air

- Pengelolaan limbah

Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), alat sterilisasi, filter air, dan CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Pernyataan Tambahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menyampaikan beberapa poin penting terkait kasus keracunan MBG:

- Panggilan kepada Kepala BGN: Prabowo akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas kasus ini.

- Optimisme Menemukan Solusi: Prabowo menyadari adanya hambatan dalam pelaksanaan program MBG, namun optimistis bahwa solusi dapat ditemukan.

- Masalah Besar yang Harus Ditangani: Prabowo menegaskan bahwa kasus keracunan merupakan masalah besar yang harus diselesaikan dengan baik.

- Imbauan untuk Tidak Memolitisasi: Prabowo meminta agar masalah ini tidak dipolitisasi, mengingat tujuan utama MBG adalah membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.

Peran Kementerian dan Lembaga

Presiden Prabowo juga memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk aktif terlibat dalam proses perbaikan.

Kementerian Kesehatan diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pengawasan rutin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa tenaga ahli gizi akan dikirim untuk mendampingi SPPG selama masa transisi.

Aturan Baru dari Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan bahwa setiap dapur MBG wajib dipimpin oleh juru masak bersertifikat.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Dayang, menjelaskan bahwa chef bersertifikasi dinilai lebih kompeten dalam teknik memasak, manajemen dapur, distribusi makanan, dan pemilihan bahan baku.

Setiap dapur SPPG harus dipimpin oleh dua chef bersertifikasi: satu dari BGN dan satu dari mitra penyelenggara sebagai pendamping.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang telah dirancang, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih aman, higienis, dan memberikan jaminan gizi yang layak bagi seluruh anak Indonesia.

Evaluasi menyeluruh dan keterlibatan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan transformasi program ini.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang sebagian di Tribunnews.com

Baca juga: Reaksi Prabowo Tanggapi Marak Kasus Keracunan MBG, Sebut Waspada Jangan Sampai Dipolitisasi

Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar 3 Persoalan Utama MBG Tak Layak Disantap Siswa Imbas Keracunan

Baca juga: CAPAIAN Sejarah Prabowo Usai Pidato di PBB: Bawa Oleh-oleh Ratusan Triliun dan Diplomasi Strategis