Rekam Jejak Said Abdullah, Ketua Banggar DPR Tak Setuju MBG Disetop Meski Banyak Siswa Keracunan

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menuai pro dan kontra.

Ia tak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) disetop atau dihentikan meski marak kasus gangguan pencernaan hingga keracunan.

Menurutnya keracunan itu sebenarnya bisa dideteksi lebih dini dan dievaluasi, bukan menyetop program yang belum genap setahun itu.

Dia tidak memungkiri bahwa banyaknya kasus keracunan perlu menjadi perhatian bersama. "Kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresidenan yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin.

Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus disetop. Jangan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025). 

 "Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya," imbuh Said.

 Ia menyebutkan, evaluasi ditekankan pada sejumlah aspek, termasuk potensi keracunan lantaran rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum hingga sampai ke sekolah yang terlalu panjang.

Solusinya, kata Said, bisa saja dengan membagi jangkauan SPPG ke berbagai sekolah.

"Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven," ucap Said.

Evaluasi lainnya mencakup jeda waktu masak dengan penyajian makanan.

Banyak Masalah Jeda waktunya bisa diperpendek, dari sebelumnya memasak pukul 02.00 dini hari untuk disajikan pukul 12.00 WIB. 

"Jadi perlu pola baru. Atau skemanya diubah, setiap sekolah ada satu SPPG, sehingga itu akan lebih menarik, dan lebih mudah dari sisi pengawasan," jelas Said. 

Didedak JPPI

JPPI desak hentikan program MBG Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.

“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo.

Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.