Tanggapan Jenderal Lisyo Sigit Soal Ganti Kapolri, Bocoran 9 Orang Tim Reformasi Polri Akan Dilantik

TRIBUN-MEDAN.com - Tim Reformasi Polri akan dilantik.

Pemerintah telah menetapkan anggota yang masuk dalam tim Reformasi Polri hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi desakan mundur dari jabatan Kapolri.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan tim Reformasi Polri beranggotakan 9 orang.

"Mungkin kurang lebih sekitar sembilan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (26/9/2025).

Baca juga: SOSOK Praka S Situmorang Ngamuk Lepas Tembakan di Bank, Mendadak Panik Didatangi Intel Kodim

Namun, ia belum bisa merinci siapa saja yang masuk ke dalam tim tersebut. Prasetyo Hadi hanya memastikan, dalam anggota ini ada mantan Kapolri untuk melakukan bersih-bersih di Korps Bhayangkara.

Selain itu, satu nama lain yang dipastikan masuk tim adalah mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. 

“Insyaallah, insyaallah. Ya bersama-sama lah, belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," tambah Prasetyo.

Ditambahkan Prasetyo, keberadaan mantan Kapolri juga akan memperkuat tim yang dibentuk pemerintah. 

"Ada lah, ada lah (mantan Kapolri),” ucapnya singkat.

Ia menambahkan, tidak ada batas waktu khusus bagi tim tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. 

"Ya, gak ada deadlinenya,” tegasnya.

Terkait pembentukan komisi reformasi ini, Prasetyo menekankan bahwa semangat pemerintah dan internal Polri pada dasarnya sama, yakni ingin adanya reformasi di tubuh internal Polri.

“Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal Kepolisian juga menginisiasi dengan menyebut tim Reformasi,” jelasnya.

Bocoran Pelantikan Tim Reformasi Polri 

Prasetyo menyebut Istana masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraan luar negeri untuk finalisasi pembentukan komisi tersebut. 

“Kalau dari istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan komisi Reformasi kepolisian,” pungkasnya.

Sejauh ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pembentukan Tim Reformasi Polri.

Tim Reformasi Polri disebut bakal dilantik dalam waktu dekat.

Pembentukan Tim Reformasi Polri adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.

Hal itu mereka sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam lalu.

Blak-blakan Desak Ganti Kapolri

Eks Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri Irjen (Purn), Yehu Wangsajaya, blak-blakan soal berbagai persoalan di tubuh Polri.

Ia mengungkapkan, sebenarnya peta jalan reformasi Polri sudah dibuat sejak tahun 2004, namun tidak dijalankan dengan optimal.

“Kenapa di Polri sudah ada roadmap-nya, peta jalannya, kenapa enggak diikutin gitu? Jadi banyak hal akhirnya jadi sepertinya awut-awutan, sepertinya kacau,” ujar Yehu dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Kamis (25/9/2025).

Ia memberi banyak contoh persoalan di instansi Polri, tapi, salah satunya adalah tentang struktur Polri yang lebih besar di jajaran atas.

Padahal, mestinya struktur itu kecil di atas dan besar di bawah.

Persoalan itu akibat munculnya banyak jabatan yang diisi oleh para pejabat tinggi (pati) Polri dengan pangkat bintang tiga.

“Sekarang kan ada jabatan, (pejabatnya) dinaikkan bintang tiga semua,” ucap dia.

Di sisi lain, ia merasa bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah cukup memimpin kepolisian.

 Jadi, reformasi ini ditempuh salah satunya dengan mengganti pucuk pimpinan kepolisian.

Baca juga: Nasib Oknum TNI yang Pukul Pegawai Artis Zaskia Mecca, Kapendam Kodam Jaya Bertindak

Yehu menuturkan, lebih baik kandidat calon Kapolri baru dipilih dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dan merupakan penyandang lulusan terbaik atau Adhy Makayasa.

Ia melihat, karena Listyo merupakan lulusan Akpol tahun 1991, maka penerusnya lebih baik dicari dari lulusan 1992 dan 1993.

"Jangan ke bawah lagi, terlalu (muda), belum matang,” imbuh dia.

Baca juga: SOSOK Praka S Situmorang Ngamuk Lepas Tembakan di Bank, Mendadak Panik Didatangi Intel Kodim

Tanggapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal Desakan Mundur

Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait dengan nasibnya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) usai muncul desakan dirinya mundur di tengah kondisi memanas beberapa waktu lalu.

Ia mengaku pernah menanyakan kemunduran dirinya dari Kapolri ke para pejabat dan anggota Polri.

Namun, ia mengklaim bahwa mereka yang ditanyakan, memberi sinyal keberatan.

"Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, 'bagaimana kalau saya mundur?' Namun dari mereka juga banyak yang keberatan. Dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang karut-marut, dan kemudian saya mundur, saya tidak tanggung jawab," kata Sigit dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.

"Karena bagi saya, saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moril mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi," sambung dia. 

Lalu, Sigit turut mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif mengenai nasib para 'pembantunya'. 

Dia menekankan, mereka hanyalah prajurit yang tegak lurus terhadap arahan Presiden. 

"Setelah itu tentunya prerogatif Presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah Presiden," tegas Sigit. 

Saat ditanya kenapa tidak mundur dari Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab moril, Sigit menyebut pengunduran dirinya malah akan memperkeruh suasana. 

Apalagi, menurut Sigit, bawahannya di Polri membutuhkan figur yang bertanggung jawab di momen krusial seperti kerusuhan Agustus 2025 lalu. 

"Ya karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab. Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil risiko apapun, dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu. Sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas," papar dia. 

Sigit meyakini, pengunduran dirinya dari Kapolri tidak akan menyelesaikan masalah saat itu. 

Dia yakin masalah akan semakin parah jika dirinya mundur dari Kapolri. 

Baca juga: SOSOK Praka S Situmorang Ngamuk Lepas Tembakan di Bank, Mendadak Panik Didatangi Intel Kodim

(*/tribun-medan.com)

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

Baca juga: 3 Calon Rektor USU dan Profilnya, Akan Jalani Proses Pemilihan di Tingkat MWA

Baca juga: Penerimaan CPNS 2025 dengan Skema Baru, Hasil Ujian Berlaku 2 Tahun,Gagal TKP Cukup Ulang TWK, TIU

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan