Bantah Mantan Kepala BIN, Rommy PPP Soal Dalang Demo DPR, Sebut Bukan dari Pihak Asing

TRIBUN-MEDAN.com - Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di Gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025.

Terbaru, pernyataan Hendropriyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy.

Rommy mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini.

"Nggak ada (campur tangan asing). Nggak ada urusan, nggak ada. Dari informasi yang saya serap nggak ada, dan dari semua balutan teori konspirasi yang mungkin tidak masuk akal," kata Rommy, dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official, Rabu (24/9/2025).

Rommy mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah karena pemerintah saat ini yang baru saja terbentuk.

"Sedikit sekali di seluruh dunia ini negara yang mau mengintervensi negara asing. Saya pastikan tidak," ujarnya.

"Kenapa? Karena tidak ada satu pun kekuatan asing yang mau mengintervansi pemerintah yang baru terbentuk."

"Apalagi negara asing ini sendiri di negaranya juga lagi kisruh, jadi sudah pasti enggak," tutur Rommy.

Di sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia apakah ada jejaring asing yang membiayai, menurut Rommy mungkin saja hal itu ada.

"Mungkin ada, tapi terpikir kah siapa asing yang membiayai intervensi di tempat lain melalui partai politik?" ucapnya.

"Indonesia kaya, tapi kan tidak harus melalui partai politik. Dia akan mengintervansi partai politik yang berada di kekuasaan," imbuhnya.

Rommy mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998.

Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengserkan Soeharto dari jabatan presiden.

Dana yang digelontorkan pada saat itu senilai Rp300 miliar.

"Itu dilakukan bahkan melalui 'langsung' kedutaan besarnya, karena yang memiliki rekening di bank tersebut adalah kedutaan besar tersebut," kata Rommy.