POLITIKUS dan Budayawan Eros Djarot Desak Jokowi dan Gibran Tunjukkan Ijazahnya ke Publik

TRIBUN-MEDAN.Com  - Di tengah perdebatan soal ijazah Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul suara dari seorang tokoh yang telah lama mewarnai dunia seni dan politik, Eros Djarot.

Budayawan dan politikus senior PDI ini mengungkapkan keheranannya atas sulitnya Jokowi dan Gibran menunjukkan ijazah mereka ke publik. 

"Apa sih susahnya?" ujar Eros dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Abraham Samad, Senin (22/9/2025).

Ia menyarankan agar Jokowi dan Gibran tampil sederhana dengan menunjukkan dokumen tersebut agar polemik tak berlarut-larut.

Namun di balik kritiknya, ayah dari Banyu Biru Djarot anggota DPR RI Fraksi PDIP itu menyampaikan pesan yang lebih dalam.

Kepada Gibran, ia menyarankan agar meneladani sikap negarawan Mohammad Hatta yang memilih mundur demi menjaga integritas.

"Daripada nanti diblejeti semua, mbok ya mundur, lebih terhormat," tuturnya.

Pernyataan Eros bukan sekadar kritik politik.

Ia berbicara sebagai seorang seniman yang terbiasa menyuarakan nurani lewat lagu dan film. Sosoknya tak asing bagi generasi yang tumbuh bersama alunan "Badai Pasti Berlalu" atau yang terinspirasi oleh film epik "Tjoet Nja' Dhien".

Jejak Panjang Eros Djarot: Dari Musik ke Politik

Lahir di Rangkasbitung, Lebak, Banten, pada 22 Juli 1950, Eros Djarot memulai kariernya sebagai pencipta lagu.

Namanya melejit lewat album "Badai Pasti Berlalu" yang menjadi tonggak penting dalam sejarah musik Indonesia.

Lagu-lagu seperti "Merpati Putih" dan "Pelangi" tak hanya populer, tapi juga menyimpan kedalaman rasa dan refleksi sosial.

Tak berhenti di musik, Eros merambah dunia film dan menyutradarai "Tjoet Nja' Dhien" (1988), sebuah karya monumental yang meraih sembilan Penghargaan Citra dan mewakili Indonesia di ajang Academy Awards.

Pada akhir 1990-an, Eros memilih jalur politik. Ia mendirikan Partai Nasional Bung Karno dan aktif dalam berbagai gerakan politik yang mengusung semangat nasionalisme dan kejujuran publik.