4 Temuan Terkait Makan Bergizi Gratis, Tanggapan Pakar Kesehatan hingga Dialihkan 10 Kg Beras

TRIBUN-MEDAN.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan.

Tuntutan agar pemerintah menghentikan dan evaluasi program MBG menggema, seiring dengan banyaknya siswa yang keracunan.

Program andalan Presiden Prabowo Subianto belum setahun dijalankan itu.

Namun, makanan yang basi hingga memicu keracunan, nyaris terjadi tiap hari di berbagai wilayah.

Desakan evaluasi program MBG ini datang dari berbagai pihak, seperti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, insiden keracunan tidak boleh lagi ditolerir, karena menyangkut anak-anak.

Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya. 

Apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka kondisi anak.

"Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG," kata Jasra dikutip dari Tribunnews.com.

KPAI mengusulkan, agar program MBG dihentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. 

"Penting pencapaian program MBG ini dihentikan sementara untuk melihat lagi kondisi, antisipasi, pengawasan," ungkap dia.

Sebelumnya KPAI, CISDI dan Wahana Visi Indonesia (WVI) melaksanakan Survei Suara Anak Untuk Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan di 12 propinsi dengan 1.624 responden anak dan anak disabilitas.

Pada 14 April hingga 23 Agustus 2025.

Ada 4 temuan yang terjadi di lapangan:

Pertama, kualitas makanan MBG.

Dari 1624 responden anak ada 583 anak menerima makanan MBG sudah rusak, bau dan basi. 

Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi mereka tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab.

Kedua, soal tempat makan MBG di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan MBG.

Ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat mau dimakan. 

  
Karena makanan yang sudah tidak fresh membuat siswa malas untuk menyantapnya.

Keempat, edukasi kepada penyedia MBG, siswa dan wali siswa bahwa memakan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan.

Dari temuan tersebut, bisa disimpulkan pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi seperti alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain lain.

Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan harus terjaga.

Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak dinginkan seperti keracunan.

Tangapan Pakar Kesehatan

Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menilai evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan.

Ia mengidentifikasi tiga titik rawan dalam rantai penyediaan makanan MBG.

“Setidaknya ada tiga kemungkinan terjadinya keracunan dan harus dievaluasi mendalam,” ujar Prof Tjandra, Sabtu (20/9/2025).

Pertama, proses memasak di SPPG. Kebersihan alat, prosedur masak, dan pengemasan harus dijamin. 

Namun, ia menekankan bahwa masalah tidak selalu berasal dari dapur.

“Kemungkinan titik kritis lain masih terbuka,” katanya.

Kedua, bahan pangan. Jika kadar insektisida tinggi, hewan berasal dari kandang sakit, atau ada kontaminasi lain, maka makanan bisa berisiko.

Ketiga, transportasi dan penyimpanan. Gudang yang tidak memenuhi syarat ventilasi, suhu, dan kelembaban bisa memengaruhi kualitas makanan.

“Tegasnya memang ada beberapa alur proses yang harus dievaluasi secara mendalam," ujar Direktur Pascasarjana Universitas YARSI itu.

"Dengan keracunan makanan yang sudah sampai ribuan ini harus diperbaiki agar jangan sampai terjadi lagi,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kasus terbaru di Banggai, Sulawesi Tengah, diduga berasal dari ikan cakalang yang disuplai oleh pemasok baru.

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026, program ini kini menghadapi tekanan publik.

Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan dari MBG.

“Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama, adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan sanksi terhadap pihak yang lalai, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi,” ujarnya. 

Namun, ia mengingatkan agar sanksi tidak mengganggu operasional program MBG. 

Bisa Dialihkan 10 Kg Beras

 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dialihkan ke program lain yang lebih siap.

Bisa dialihkan jadi 10 Kg Beras.

Begitulah penuturan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menyoroti apa yang sudah berjalan, Menkeu Purbaya tidak menegur. Ia menyebut dukungan tetap diberikan, namun pengalihan anggaran bisa dilakukan jika dana tidak terserap secara optimal.

“Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya tapi kalau nggak bisa (terserap anggaran) juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Pernyataan ini memperkuat sikap Purbaya yang sebelumnya juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial, menyusul rendahnya serapan anggaran MBG yang baru mencapai sekitar 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun.

Dalam pernyataan sebelumnya, Purbaya menegaskan:

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang.”

Ia menjelaskan bahwa pengalihan anggaran merupakan langkah realistis agar dana negara tidak terbuang percuma.

 Dana bisa dialihkan ke program lain yang lebih siap atau langsung ke masyarakat.

“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras, kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang nggak bisa diserap,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jika program MBG berjalan baik dan anggaran terserap, maka tidak ada alasan untuk realokasi.

“Tapi kalau memang bisa diserap kan bagus. Jadi saya nggak negur tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan, saya ambil duitnya,” pungkasnya. 

Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.

Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.  Termasuk  251 siswa dari sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Banggai, Sulawesi tengah 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca juga: 3 Alumni Akpol 1995 Pecah Bintang, Berikut Daftar 50 Alumni Akpol 1995 Pangkat Irjen dan Brigjen

Baca juga: Penyebab Kecelakaan Bus di Probolinggo, Pengakuan Sopir, Kronologi Laka Maut Jumlah Korban Tewas

SUmber:  TribunSolo.com/tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan