Istana Sampai Minta Maaf, Maraknya Kasus Keracunan MBG, Miris Sehari Hampir 1.000 Korban

“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan pelanggaran.

“Harus. Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar sanksi yang diberikan tidak mengganggu operasional program MBG.

“Sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” pungkasnya.

Anggota DPR Kritik BGN Buat Dapur Asal Jadi

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengkritisi lemahnya pengawasan dan kontrol mutu di tingkat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini merespons insiden penerima manfaat MBG di beberapa wilayah mengalami gejala keracunan beberapa waktu belakangan ini.

“Pertama-tama saya menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Fakta adanya penerima manfaat MBG yang menunjukkan gejala keracunan menunjukkan lemahnya kontrol mutu,” kata Edy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Edy menilai bahwa akar persoalan terletak pada pendekatan BGN yang terlalu berfokus pada peningkatan kuantitas dapur penyedia makanan atau Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), tanpa memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.

Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang hingga saat ini baru mencapai 18,6 persen dari total Rp 71 triliun.

Menurut dia, demi mengejar target serapan, BGN mendorong percepatan pembangunan dapur yang justru berisiko mengabaikan standar keamanan.

“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.