CARA MENKEU Purbaya Yudhi Redam Demonstrasi: Saya Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi, Itu Akan Hilang

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan cara meredam demonsrasi terkait "17+8 Tuntutan Rakyat". 

Purbaya baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 

Menurut Purbaya, "17+8 Tuntutan Rakyat" merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita."

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," katanya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik, Senin (8/9/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen.

Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis," ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," imbuh dia.

Baca juga: DIPLOMAT Zetro Purba Tewas Ditembak di Peru Belum Terpecahkan, Kini Terkuak Ada Telfon Misterius

Baca juga: Harga Emas Antam Meroket Setelah Kena Pajak, Hari Ini 9 September 2025 Naik Rp 26.065 per Gram

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya Yudhi mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen.

Prabowo, kata Purbaya Yudhi, berharap pencapaian itu bisa diraih dalam setidaknya 100 hari masa kerjanya sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Menurut Purbaya Yudhi, target yang diberikan Prabowo termasuk sulit.

Sebab, kata dia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen pada saat ini cukup sulit.

Ia menilai peluang itu bisa terwujud setidaknya dua hingga tiga tahun mendatang.

Meski demikian, Purbaya Yudhi akan mencoba menjalankan perintah Prabowo.