BERANIKAH Presiden Prabowo Mengakomodir Desakan Publik untuk Segera Mengganti Menkeu dan Kapolri?

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah gejolak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia, suara-suara dari aktivis dan akademisi mulai menggema, menuntut pertanggungjawaban pejabat tinggi negara.

Salah satu suara lantang datang dari aktivis reformasi 1998 sekaligus akademisi, Ubedilah Badrun, yang menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Ubedilah, langkah mundur merupakan bentuk etika politik yang lebih terhormat dibandingkan reshuffle atau pemberhentian.

Ia menyoroti maraknya demonstrasi sebagai cerminan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kedua pejabat tersebut.

"Kalau saya Sri Mulyani, saya mundur. Seperti Kapolri, daripada diberhentikan mendingan mundur, lebih terhormat. Kalau punya etik politik ya," ujar Ubed dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP dikutip dari Tribunnews.com.

Ubed menilai bahwa pernyataan Sri Mulyani yang dinarasikan seolah menyebut guru sebagai beban negara menjadi pemicu kemarahan publik.

Ia menyebut banyak anak sekolah yang tidak terima gurunya disebut beban negara, sehingga ikut berunjuk rasa.

"Mungkin Sri Mulyani bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat publik bertanya-tanya, 'kenapa guru dan dosen didiskreditkan?'" kata Ubed.

Baca juga: Kritik Mahfud MD Untuk Prabowo, Panggil Ormas Islam Usai Demo: Perbuatan Mulia, Tapi Tidak Tepat

Baca juga: AWALNYA Ngaku Dibatalkan Alasan Gejolak Dalam Negeri, Prabowo Tetap Hadiri Parade Militer di China

Selain itu, Ubed juga menyoroti kebijakan ekonomi Sri Mulyani yang dinilai kurang berpihak pada rakyat dan menambah beban utang negara.

"Utang kita sangat besar, bunga utangnya saja hampir 1000 triliun. Itu yang menjadi beban negara sebenarnya," jelasnya.

Desakan mundur juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyusul tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob.

Ubed menilai, jika Kapolri merasa bersalah, seharusnya ia mundur tanpa menunggu perintah presiden.

"Elit politik kita miskin etik. Para elit perlu belajar dari Jepang. Di sana, sedikit saja bersalah langsung mundur," tegas Ubed.

Namun, Kapolri Listyo Sigit merespons santai tuntutan publik yang mendesaknya untuk mengundurkan diri, ia menyebut bahwa keputusan mundur merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita prajurit, kapan saja siap bila diminta mundur (Presiden)," ujarnya di Hambalang, Bogor.

Baca juga: KAPOLDA Sumut Diminta Mundur oleh Mahasiswa, Kasih Penjelasan Sambil Duduk Beralas Spanduk

Baca juga: TERKINI AKSI DEMONSTRASI, Kapolri Perintahkan Anggota Tembak: Aturan Sudah Ada, Terapkan Sekarang

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto yang didesak mundur oleh mahasiswa saat unjuk rasa di depan Polda Sumut.

Whisnu menyatakan siap dipindahtugaskan jika ada perintah dari Kapolri. 

"Saya ini insan Bhayangkara. Saya siap dipindahtugaskan di mana saja, asal ada perintah pak Kapolri," katanya sambil duduk bersama mahasiswa.

Whisnu juga berjanji akan menindak tegas personel yang melanggar SOP dan melakukan kekerasan terhadap demonstran.

Di sisi lain, pengamat ekonomi menyoroti dampak besar jika Sri Mulyani benar-benar mundur.

Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie, menyebut bahwa posisi Sri Mulyani sangat penting di mata investor domestik dan global. 

"Kalau benar-benar mundur, maka financial market pasti anjlok. Apalagi pasar saham, rupiah, dan obligasi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, juga menyampaikan bahwa mundurnya Sri Mulyani akan berdampak pada nilai tukar dan IHSG.

"Political announcement itu secara empiris akan berdampak pada pasar," kata Esther.

Desakan mundur terhadap pejabat negara kini menjadi sorotan publik.

Di satu sisi, tuntutan etika dan tanggung jawab moral menjadi landasan.

Di sisi lain, dampak ekonomi dan stabilitas negara menjadi pertimbangan besar.

Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tuntutan publik dan menjaga stabilitas nasional.

Baca juga: INDONESIA Sorotan Dunia di Tengah Gelombang Protes Tunjangan DPR: 9 Tewas dan 20 Orang Hilang

Baca juga: GELOMBANG Demonstrasi Nasional 1 September 2025, Berikut Tuntutan Demonstran ke Prabowo dan DPR

Fakta-fakta yang Disorot Aktivis dan Demonstrasi:

- Aktivis reformasi 1998, Ubedilah Badrun, menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatan mereka.

- Ubed menilai bahwa mundur lebih terhormat daripada diberhentikan atau di-reshuffle.

- Kritik terhadap Sri Mulyani muncul karena pernyataannya yang dinarasikan seolah menyebut guru sebagai beban negara, memicu demonstrasi dan penjarahan.

- Ubed menyebut banyak ahli ekonomi lain di Indonesia yang bisa menggantikan Sri Mulyani.

- Kritik terhadap Kapolri muncul akibat tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob.

- Ubed menilai elit politik Indonesia miskin etik dan menyarankan belajar dari budaya Jepang.

- Demonstrasi mahasiswa memicu amuk massa, menunjukkan situasi keamanan yang tidak kondusif.

- Daya beli masyarakat menurun, menandakan kondisi ekonomi yang lesu.

- Roby Rushandie dari The Prakarsa menilai Sri Mulyani sebagai figur penting di mata investor, dan mundurnya dia bisa memicu gejolak pasar.

- Esther Sri Astuti dari Indef menyebut mundurnya Sri Mulyani bisa melemahkan rupiah dan IHSG.

- Publik menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur karena kebrutalan aparat saat mengamankan aksi demonstrasi.

- Aktivis 98 mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.

- Mereka menilai era Kapolri Listyo Sigit penuh kontroversi dan minim prestasi, serta banyak dugaan korupsi dalam promosi dan penempatan jabatan. Sehingga perwiranya banyak tersandung kasus.

- Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto didesak mundur oleh mahasiswa saat unjuk rasa.

- Whisnu menyatakan siap dipindahtugaskan jika ada perintah dari Kapolri dan berjanji menindak personel yang melanggar hukum.

Baca juga: KAPOLDA Sumut Diminta Mundur oleh Mahasiswa, Kasih Penjelasan Sambil Duduk Beralas Spanduk

Baca juga: Kapolda Sumut Rangkul Mahasiswa BEM USU, Aspirasi Soal Affan Disampaikan Tanpa Ricuh

Baca juga: Didemo Hingga Diminta Mundur Mahasiswa, Kapolda Sumut: Saya Bhayangkara, Siap Ditugaskan Dimana Saja

Presiden Prabowo Siap Tampung Aspirasi Masyarakat

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional.

Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden menekankan pentingnya semangat gotong royong dan menjaga persatuan bangsa.

"Kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal," ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan dengan baik akan didengar dan ditindaklanjuti.

"Silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti," ucapnya.

Dalam upaya memperkuat komunikasi politik, Presiden Prabowo meminta DPR untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kelompok sipil.

"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog," jelasnya.

Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas bangsa. Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga lingkungan dan keselamatan keluarga serta tanah air.

"Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah Gotong Royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita," pungkas Presiden Prabowo.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Wartakota dan Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan