Akhirnya Tas Branded Istri Ahmad Sahroni Dikembalikan, Isinya Uang Rp 5 Juta, Begini Kronologinya

“Duit rakyat, duit rakyat, duit rakyat,” teriak massa sambil menggeret sebuah berangkas.

Massa juga mempreteli seluruh isi rumah Sahroni.

Selain barang mewah, massa juga membawa kabur dokumen-dokumen penting milik Sahroni.

Beberapa warga mengaku menemukan ijazah, sertifikat tanah, hingga SKCK miliknya tercecer saat penjarahan berlangsung.

Raibnya dokumen-dokumen ini dianggap ironis. Di satu sisi, Sahroni kehilangan barang koleksi berharga bernilai miliaran.

Namun di sisi lain, dokumen pribadi yang menjadi identitas dasar kehidupannya juga ikut hilang.

Seorang anggota TNI yang berada di lokasi pun tak mampu meredam massa yang menjarah rumah Sahroni.

Amarah massa dipicu oleh pernyataan Ahmad Sahroni terkait desakan pembubaran DPR.

Politikus NasDem itu sebelumnya menyebut orang-orang yang ingin DPR bubar sebagai "mental tolol".

Kenapa Ahmad Sahroni Disorot?

Nama Ahmad Sahroni dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik usai pernyataannya terkait kisruh kenaikan tunjangan DPR RI. 

Dalam salah satu komentarnya, dia menilai desakan masyarakat untuk membubarkan DPR adalah hal keliru. 

Bahkan, dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), Ahmad Sahroni menyebut pernyataan pembubaran DPR sebagai tindakan bodoh.

Pernyataan kontroversial itu dilontarkan Ahmad Sahroni saat memberi respons terhadap kritik dan seruan demo untuk membubarkan DPR, karena gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai fantastis.

"Ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, nggak papa, kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti sampaikan. Kita boleh dikritik, mau bilangin an**g, b**i, ban**t, nggak papa, mampus-mampus nggak papa."

"Silakan kritik, mau ngapain juga boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia, catat nih," ucap Ahmad Sahroni.

"Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita, tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita," ujar Ahmad Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025)

Namun, setelah perkataannya itu dikecam publik, Ahmad Sahroni kemudian mengaku diam-diam menyimak orasi massa aksi bertajuk “Bubarkan DPR” yang digelar di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). 

Saat itu, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa dirinya berada di sekitar lokasi, tetapi memilih tidak menampakkan diri.

“Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung,” ujar Ahmad Sahroni saat dimintai tanggapan pada Selasa (26/8/2025).

Ahmad Sahroni pun menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai.

“Penyaluran kritik yang benar adalah seperti yang di Gerbang Pancasila. Itu bagus sekali,” katanya.

Dia juga menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. 

Meski begitu, Ahmad Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi.

Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi, melainkan ulah oknum yang berpikiran preman.

Ahmad Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan, termasuk jika mereka masih di bawah umur.

“Itu bukan bagian dari demo untuk menyalurkan aspirasi, tapi orang-orang yang berpikiran premanisme,” ucapnya.

“Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur,” tegas Ahmad Sahroni.

Masyarakat sebelumnya melakukan demo pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menuntut pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.

Demo ini mencerminkan kekecewaan publik yang memuncak terhadap DPR, terutama terkait isu kesejahteraan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

Meski tuntutan pembubaran DPR mengemuka, secara hukum hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa amandemen UUD 1945.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan