Silfester Matutina Bebas Berkeliaran, Kini Turut Lontarkan Kritikan Tajam ke Immanuel Ebenezer

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan nonaktif Immanuel Ebenezer alias Noel, muncul kembali nama Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), yang turut mengomentari kasus tersebut.

Ironisnya, Silfester sendiri tengah menghadapi persoalan hukum yang belum tuntas.

Silfester awalnya menyesalkan pernyataan Noel yang sebelumnya sempat menuduhnya menggalang demonstrasi agar Noel dicopot dari jabatan Komisaris PT Mega Eltera pada tahun 2021.

Dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Jumat 15 Agustus 2025, Noel memang sempat menyebut Silfester sebagai penggerak aksi demonstrasi.

"Memang benar saat itu banyak relawan marah dan kecewa hingga melakukan demonstrasi, tapi saya dan organisasi saya tidak ikut serta," ujar Silfester, Minggu (24/8/2025).

Ia menegaskan bahwa demonstrasi tersebut digerakkan oleh organisasi lain, bukan oleh Solidaritas Merah Putih.

Silfester juga mengungkap bahwa Noel pernah membela tersangka Munarman dalam sidang sebagai saksi meringankan, dan menuduh Noel menerima bayaran atas kesaksian tersebut.

"Noel kecewa karena ditempatkan di perusahaan yang tidak sehat dan bergaji kecil, bukan bersyukur," tambah Silfester Matutina.

Silfester Matutina juga menyebut bahwa Noel kerap meminta uang dengan janji jabatan dan proyek fiktif, serta menyinggung penangkapan Noel oleh KPK sebagai bukti perilaku koruptif.

"Perilaku Noel Cs sangat kejam, menghisap darah rakyat kecil," tegas Silfester.

Noel: Sosok Ramah yang Tersandung Kasus Pemerasan

Di sisi lain, warga Perumahan Taman Manggis Permai, Depok, mengaku terkejut atas penetapan Noel sebagai tersangka oleh KPK.

Noel dikenal sebagai sosok ramah yang sering berbaur dengan warga dan bermain catur di pos satpam.

"Kaget kita pas beritanya viral. Padahal kelihatannya ramah, baik," ujar Wati (49), salah satu warga.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Noel mengetahui dan membiarkan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker sejak 2019, bahkan meminta jatah dari praktik tersebut.