Berita Nasional
Kompak Beberapa Kepala Daerah Bantah Data Menkeu Purbaya soal Pemda Simpan Dana Nganggur di Bank
data tersebut dibantah beberapa kepala daerah termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat dan juga Bangka Belitung.
Penulis: Ilham Fazrir Harahap | Editor: Ilham Fazrir Harahap
"Dan kepada pelaksana pada saat zoom kemarin Pak Mendagri menyampaikan, kadang-kadang pelaksana ini sengaja menahan yang sudah selesai. Nanti dicairkan akhir-akhir tahun," katanya.
Untuk itu, Bobby meminta kepada pelaksana untuk segera mencairkan anggaran tersebut.
"Kita minta kepada pelaksana minta dicairkanlah biar uangnya bisa keluar," katanya.
Bobby juga menargetkan P-APBD yang terealisasi bisa mencapai 90 persen.
"Target realisasi ada. P-APBD angka angka sudah sesuaikan mudah"an di anngka 90 persen ke atas," katanya.
Gubernur Jabar Tantang Buka Data
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai RP 4,1 triliun.
Ia lantas menantang Purbaya Yudhi Sadewa agar buka-bukaan data soal pemerintah daerah (pemda) yang menyimpan dana di bank daerah.
Tantangan ini dilayangkan Dedi setelah ia mengecek di Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB), apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dalam bentuk deposito.
Hasilnya, kata dia, Pemprov Jabar tidak menyimpan dana APBD dalam bentuk depositod di Bank BJB.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam (bentuk) deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito?" kata Dedi dalam keterangannya, Senin (20/10/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi menilai pernyataan Purbaya soal pemda menyimpan dana APBD di bank dapat menggiring opini terhadap daerah.
Seolah-olah, kata Dedi, daerah bisa dianggap tidak becus dalam mengelola anggaran.
Hal itu dianggap Dedi bisa berdampak buruk pada daerah-daerah yang benar-benar bekerja secara baik.
"Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik. Sehingga, tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," tutur Dedi.
Kepala Daerah Kompak Bantah Data Purbaya
Kompak Kepala Daerah Bantah Data Menkeu
Purbaya Yudhi Sadewa
Bobby Nasution
Dedy Mulyadi
| Amnesty Internasional Desak Batalkan RKUHAP yang Disahkan DPR, Minim Transparansi Partisipasi Publik |
|
|---|
| SAH! DPR RI Setujui RKUHAP Menjadi Undang-Undang, Berikut 14 Poin Substansinya |
|
|---|
| Rendahkan Profesi Ahli Gizi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Tuding Anak Muda Arogan: Masih Sebatas Wacana |
|
|---|
| SOSOK dan Harta Kekayaan Rospita Vici Paulyn, Ketua Sidang KIP Ijazah Jokowi, Cecar UGM soal Berkas |
|
|---|
| Disemprot Gerindra, Ucapan Cucun MBG Tak Butuh Ahli Gizi: Bahaya Banget Itu Omongannya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Bantahan-Gubernur-Jabar-dan-Gubernur-Sumut-ke-Menkeu-Purbaya.jpg)