Rico Waas Soroti Kinerja Dishub, Minta Publikasi CCTV dan Drone hingga Tindak Tegas Soal Parkir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyoroti kinerja jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan agar lebih terbuka, responsif, dan berdampak langsung kepada masyarakat. 

Rico menegaskan, kritik publik terhadap Dishub harus dijawab dengan kerja nyata yang terlihat dan terukur.

Permasalahan parkir liar dan jukir liar masih terbilang marak. Hal itu disampaikan Rico saat memimpin rapat bersama jajaran Dishub Kota Medan di ruang Intelligent Transport System (ITS) bersama Kadishub Medan Irsan I. Nasution, para kepala bidang, serta Tim Cakrawala.

Rico meminta seluruh jajaran menyampaikan langsung persoalan di lapangan, termasuk kebutuhan penguatan sistem kerja agar pelayanan semakin efektif dan mampu mengikuti dinamika kota.

Menurut Rico, selama ini banyak pekerjaan Dishub di lapangan yang tidak diketahui masyarakat sehingga memunculkan persepsi negatif. Karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi dan publikasi aktivitas petugas sebagai bentuk transparansi.

“Sekarang respons masyarakat mulai terlihat. Mereka ikut memberi informasi titik-titik yang perlu ditertibkan. Ini artinya komunikasi kita mulai terbangun,” kata Rico, Kamis (21/5/2026) 

Ia juga meminta Dishub memanfaatkan body camera, CCTV, hingga drone untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan dukungan teknologi tersebut, pengawasan dinilai dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Selain pengawasan, Rico menekankan pentingnya data konkret terkait jumlah dan persebaran juru parkir liar di Kota Medan. Data tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penindakan.

Rico turut menyoroti persoalan pengelolaan parkir, termasuk masih adanya kasus kehilangan kendaraan tanpa kejelasan tanggung jawab. Ia meminta sanksi tegas diterapkan kepada pengelola maupun juru parkir yang melanggar aturan.

Namun demikian, Rico mengingatkan penertiban tidak boleh hanya bersifat represif. Pemerintah, kata dia, juga harus menyiapkan solusi melalui pemberdayaan bagi juru parkir liar dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

“Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyiapkan solusi. Itu yang membedakan pelayanan yang baik,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, Rico meminta seluruh aturan yang berkaitan dengan penertiban parkir dibedah kembali, mulai dari peraturan daerah hingga peraturan wali kota. 

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kejelasan kewenangan dalam penindakan di lapangan. Ia juga mendorong pembentukan tim khusus guna menyusun aturan turunan yang lebih rinci dan operasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarbidang di lingkungan Dishub.

Menurut Rico, pendekatan penanganan parkir liar selama ini belum memberikan efek jera. Sebab, sebagian besar hanya berhenti pada surat pernyataan tanpa tindak lanjut tegas.
“Kalau memang melanggar terus, harus ada tindakan tegas sampai pencabutan izin,” tegasnya.

Di sisi lain, Rico meminta seluruh jajaran Dishub menjaga soliditas internal dan memiliki pola pikir yang sama dalam bekerja. Ia juga mendorong aparatur lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial dan pendekatan personal branding untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Menutup arahannya, Rico menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.

“Masyarakat membayar pajak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk melayani mereka,” pungkasnya. (Dyk/Tribun-Medan.com)