Mall Pelayanan Publik akan Hadir di Langkat, Ada 100 Jenis Layanan yang Tersedia

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Mall Pelayanan Publik (MPP) akan segera hadir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Nantinya akan ada 100 jenis layanan, meliputi perizinan usaha, administrasi kependudukan, layanan pertanahan, perpajakan, hingga pelayanan instansi vertikal dan BUMN.

Hal ini disampaikan Bupati Langkat, Syah Afandin saat membuka Forum Konsultasi Pelayanan Publik (KPP) terkait rencana penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Langkat, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. 

Forum tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

Bupati Langkat yang kerap disapa Ondim menegaskan bahwa, forum ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

"Mall Pelayanan Publik bukan hanya tentang kemudahan akses layanan, tetapi juga perubahan paradigma birokrasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Ondim, Jumat (7/11/2025). 

Lanjut Ondim, kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) di Langkat akan memangkas jalur birokrasi dan mempercepat proses perizinan, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan pemerintahan.

"Kita ingin masyarakat Langkat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi ini. Melalui MPP, semua layanan bisa diurus di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah instansi," kata Ondim. 

Bupati Langkat ini mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mempercepat pembangunan fisik dan operasional MPP Langkat.

"Saya berharap dengan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, BUMN, dan pihak swasta, Mall Pelayanan Publik ini dapat segera terwujud. Semakin cepat kita wujudkan, semakin cepat pula masyarakat merasakan kemudahan pelayanan di daerah ini," ucap Ondim.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Langkat, Edi Suratman.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional untuk mendorong setiap daerah memiliki MPP yang terintegrasi.

"Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menyerap ide dan masukan dari berbagai unsur agar perencanaan MPP Langkat sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan yang baik," ujar Ondim. 

"Kami berkomitmen menjadikan MPP Langkat sebagai wajah baru pelayanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel," sambungnya.

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan