Ratusan Warga Penungkiren Geruduk Kantor Bupati Deli Serdang, Minta Kades Diturunkan

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Ratusan warga Desa Penungkiren Kecamatan STM Hilir melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (23/4/2026). Mereka aksi sebagai upaya untuk menurunkan Kepala Desanya, Mardan Tarigan. Massa datang dengan menggunakan truk bak terbuka. 

Saat itu massa juga datang membawa poster yang tulisannya meminta agar Kades diturunkan karena menyalahgunakan kewenangan, menghilangkan aset, mengintimidasi warga hingga tidak transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan speaker portable banyak hal yang saat itu massa sampaikan secara bergantian. 

"Aset-aset hilang karena Kades. Tolong ditindak," teriak massa. 

Setelah menyampaikan berbagai tuntutan massa sempat diarahkan untuk ke kantor Inspektorat. Dengan berjalan kaki sekitar 150 meter massa pun beranjak dari kantor Bupati. Di kantor Inspektorat perwakilan massa pun diterima di ruang aula. Mereka bertemu dengan Irban 2 dan 3 hingga Kabid Pembinaan Desa, Rismar Silaban.

Petrus Kaban yang mewakili warga menceritakan setelah kantor desa terbakar pada Maret 2025 pelayanan di kantor desa pun menjadi semraut. Kemudian dalam pelaksanaan untuk pembangunan ia menyebut nggak ada musyawarah akan tetapi bisa tandatangan mereka ada di dalam laporannya. 

"Sehubungan dengan ada kegiatan pembangunan gedung koperasi merah putih. Tanpa ada musyawarah yang kuorum dia mau bangun gedung koperasi di tanah wakaf. Masyarakat gak rela, jalan mau ziarah pun gak ada lagi. Masyarakat dusun I keberatan," ujar Petrus Kaban. 

Hal lain yang paling parah adalah soal penebangan pohon asam gelugur sebanyak 9 pokok di lahan tanah wakaf tersebut. Selama ini pohon asam gelugur itu ditanam oleh warga dan menjadi aset atau penghasilan. Untuk satu pohon saja bisa menghasilkan 20 juta.  Hasilnya dipakai untuk kepentingan warga mulai beli piring hingga tikar. 

"Setelah itu kami pun diintimidasi dan dilaporkannya ke Polsek. Kami gak Terima sama perlakuan Kades. Makanya kami minta bapak dan ibu tegas sama Pak Kades ini," kata Petrus.

Sementara itu Edi Barus warga lainnya menambahkan mereka yang datang melakukan aksi ini sudah tidak setuju lagi dengan kinerja Kades. Akibat kebakaran kantor desa di jam kerja arsip desa pun ikut terbakar salah satunya surat tanah wakaf. Karena kantor desa juga dipindahkan ke jambur membuat terganggu kegiatan sosial termasuk pesta. 

"Ini sampai skrg belum ada penanganan jelas (kapan kantor desa dibangun). Soal pembangunan Koperasi (Merah Putih) kami bukan menolak program pak Presiden Prabowo ini, kami malah dukung. Tetapi yang jadi masalah mengenai lokasi karena ada di tanah wakaf kami," sebut Edi. 

Selain itu disebutkan warga kini menjadi khawatir. Pembangunan koperasi merah putih bukan untuk satu 2 tahun namun untuk selamanya. Kalau ini dilakukan dan pembangunan berlanjut maka yang ada nggak ada tempat lagi untuk warga yang meninggal dikubur. 

Irban III, Oriza Panda Tarigan yang menerima aspirasi massa mengaku akan menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinan. Disebut kedepan perlu juga untuk dipanggil pihak terkait termasuk Kades. Bersama dengan Rismar Silaban ditegaskan kepada warga kalau masalah ini akan segera mereka tindaklanjuti. 

"Kades memang nggak ada dia datang ke kami untuk koordinasi untuk gunakan (bangun kantor9 dengan gunakan bagi hasil pajak. Kalau untuk pembangunan murni gak bisa dari dana desa. Ada sebenarnya cara dan kiat agar kantor bisa dibangun bertahap mulai 2027 dan 2028. Mungkin dia lupa kantor Dinas PMD nanti kami sharelok sama dia. Kami panggil kadesnya nanti termasuk pihak Dinas Koperasi," Rismar.

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan