Tingkatkan Layanan, Sejumlah Desa di Deliserdang Beri Layanan Adminduk

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Deliserdang mulai memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) untuk masing-masing masyarakatnya. 

Jika selama ini pelayanan hanya bisa didapatkan utamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di Lubuk Pakam sebagai ibukota kabupaten, namun saat ini beberapa desa serta kelurahan sudah bisa melakukan pelayanan secara mandiri. 

Hal ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan khususnya yang domisilinya jauh dari Lubuk Pakam. 

Kadisdukcapil Deliserdang, Misran Sihaloho menyebut, untuk saat ini tercatat sudah ada 19 desa dan satu kelurahan yang sudah siap dengan pelayanan adminduk tersebut. Diakui, untuk saat ini, yang baru bisa didapatkan hanya pelayanan khusus untuk pembuatan atau pencetakan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, atau pun Akte Kematian. Sementara untuk pencetakan KTP pelayanannya masih di kantornya. 

"Sekarang masih 19 desa dan satu kelurahan yang sudah bisa melakukan pelayanannya tapi ini ada mau 20 desa lagi sedang proses. Desanya sudah ajukan permohonan ke kita. Kalau satu kelurahan itu Kenangan Baru (Kecamatan Percut Seituan)," ujar Misran Sihaloho, Selasa (9/9/2025). 

Baca juga: Urus Adminduk di MPP Keliling Kelompok Rentan Sudah Diperhatikan, Pemko Jemput Bola

Misran menyampaikan, layanan ini bisa dilakukan oleh desa-desa saat ini karena mereka sudah memiliki aplikasi Salak Deli yang merupakan singkatan dari Sarana Layanan Administrasi Kependudukan Deliserdang. Setelah dilaunching tahun 2022, saat ini terus diperbaiki layanannya dan disesuaikan. 

Selain digunakan oleh beberapa desa dan kelurahan, aplikasi Salak Deli ini juga dipakai oleh Puskesmas dan RSUD Deliserdang yang juga bisa mengeluarkan penerbitan Akte Kematian dan Kelahiran. 

"Pemohonnya nanti datang ke kantor desa dan oleh operator desa nanti dimasukkan ke sistem Salak Deli. Kami di kantor akan lakukan proses verifikasi dan validasi. Setelah lengkap dan terpenuhi syarat serta nggak ada masalah kemudian baru kita proses Akte Kematian atau Akte Kelahiran serta KK barunya," kata Misran. 

Misran mengakui, saat ini baru 20 desa/kelurahan yang bisa menjalankan layanan adminduk karena sudah siap dari segi alat dan fasilitas pendukung. Biayanya ditampung sepenuhnya oleh desa masing-masing. Desa menyiapkan operator, komputer, printer hingga scanner. 

"Untuk satu desa, alat-alat ini hitungannya mengeluarkan biaya sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta. Ya tergantung spesifikasi komputer. Tenaga operator harus ada termasuk internet (WiFi). Desa kalau sudah siap untuk hal ini nanti bisa ajukan permohonan ke kita baru nanti kita datang untuk ajari operatornya," sebut Misran.

Khusus untuk layanan pencetakan e-KTP, Misran mengaku layanan ini mustahil bisa dilakukan di tingkat desa.

Hal ini lantaran untuk pencetakan e KTP berkaitan sama blangko, berbeda dengan layanan adminduk lainnya. 

"Kalau untuk layanan KTP harus siapkan anggaran Rp 200 juta untuk dukungan kegiatan itu (per 1 titik kecamatan). Kalau di desa nggak mungkin (bisa dibuat pelayanannya) karenakan kadang blangko bermasalah (kurang). Tingkat kecamatan saja bisa udah bagus," sebutnya. 

Dari data yang dikumpulkan, diantara desa-desa yang sudah bisa memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakatnya yakni Desa Klambir V Kebun, Paya Bakung, Tandem Hilir I dan Paluh Kurau. Sementara untuk kelurahan hanya Kelurahan Kenangan Baru. Total di Deliserdang ada 380 desa dan 14 kelurahan.