Inflasi Sumut Tertinggi Se-Indonesia pada September 2025, Berikut Daftarnya

TRIBUN-MEDAN.com - Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengalami inflasi tertinggi di Indonesia medio September 2025.

Inflasi Sumut tercatat sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, dan Aceh 4,45 persen.

Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang dan peningkatan biaya hidup. 

Data inflasi bulan September 2025 di Indonesia dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

Ia membeberkan sejumlah provinsi yang mengalami inflasi tertinggi dan terendah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Oktober 2025 tersebut, ada 5 provinsi di Pulau Sumatera yang tercatat kondisi inflasinya tinggi pada bulan tersebut.

"Di sini kita sama-sama melihat, Sumut (5,32 persen), Riau (5,08 persen), Aceh (4,45 % ), Sumbar (4,22 % ), Sulteng (3,88 % ), Jambi (3,77 % ), Sultra (3,68 % ), Papua Pegunungan (3,55 % )," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Tomsi mengatakan inflasi 5 persen di suatu provinsi, sudah terasa dampaknya bagi masyarakat.

"Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," kata Tomsi.

Tak hanya provinsi, Tomsi juga memaparkan kabupaten dan kota yang kondisi inflasinya paling tinggi.

Adapun kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi yakni Kabupaten Deli Serdang (6,81 % ) dan Kota Pematang Siantar (5,84 % ).

"Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka ini, tentunya (kenaikan harga) sangat dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Namun dia mengatakan bahwa dalam catatanya, hanya sedikit provinsi, kabupaten dan kota yang kondisi inflasinya tinggi.

"Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemda harus bekerja keras yang merah-merah ini, karena yang lain bisa," kata dia.

"Contohnya, kita sama-sama tahu kondisi sulitnya medan distribusi Papua Pegunungan, tapi bisa 3,55 persen. Sementara provinsi yang lain yang distribusi lancar dan mudah itu angkanya tinggi," tandas Tomsi.