SPPG Mekar Sari yang Dibongkar Pemodal di Asahan akan Diberhentikan Sementara

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Pemodal satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan membongkar dapur MBG terkait dugaan tidak transparannya bagi hasil dengan pengelola.

Akibatnya, SPPG di Desa Mekar Sari tersebut tidak akan di berhentikan sementara dikarenakan tidak layaknya bangunan untuk melayani makanan bergizi gratis (MBG) bagi penerima manfaat.

Kordinator satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Asahan, Adi mengaku pemberhentian tersebut akan diberikan karena tidak layaknya bangunan setelah dibongkar.

"Kalau itu untuk pelayanan kita berhentikan sementara, kami juga masih menunggu surat suspennya ini," kata Koordinator SPPG Asahan, Adi.

Ungkapnya, selama masa pemberhentian, maka penerima manfaat juga untuk sementara waktu tidak akan menerima MBG dari SPPG Mekar Sari.

"Karena mengingat bangunannya seperti itu, maka sementara akan diberhentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau dipaksakan, karena ini bangunannya dibiarkan begitu maka tidak layak untuk standar MBG," katanya.

Katanya, saat ini pihaknya masih mempersiapkan surat suspen terhadap SPPG tersebut.

"Saat ini kami masih proses pengeluaran surat suspennya. Karena ini masuk dalam perkara yang mayor atau sudah besar," pungkasnya.

Sementara, sebelumnya, pemodal SPPG yang merasa ditipu oleh pengelola SPPG yang macet memberikan fee keuntungan SPPG.

Rizal, salah satu pemodal SPPG mengaku pembongkaran ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan antara pengelola dan pemodal.

"Pembongkaran ini terjadi karena tidak ada hasil dari kami (pengelola dan pemodal), mereka menghianati kami, mereka menipu kami, dan dapur ini berjalan pun atas bangunan kami," kata pemodal Rizal.

Katanya, pihak pemodal tidak diberikan hasil dari fee SPPG hingga sudah melakukan mediasi dan menunggu hasil yang tak kunjung ada.

"Kami sudah menyurati, baik secara langsung untuk mediasi. Tapi, sampai saat ini tidak juga. Maka, hari inilah kami ambil sikap bersama, maka dapur ini kami ambillah hak yang bagian dari dapur kami," katanya.

Sehingga, pihaknya mengeksekusi bangunan yang dianggap pernah dibangun oleh pemodal dengan cara dibongkar.

"Perjanjiannya dengan ibu Sri Kumala, mereka punya titik koordinat dan tempat sebidang tanah. Sedangkan kami, full bangunan dari kami," jelasnya.

Ungkapnya, Sri Kumala adalah perpanjangan tangan dari Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP).

"Yayasannya ada di Jakarta, yayasan YPPSDP, dia (Sri Kumala) hanya sebagai perpanjangan tangan," katanya.

Sehingga, akibat tidak adanya kepastian dari pihak pengelola, pihak pemodal akhirnya mengambil sikap untuk membongkar mandiri yang dianggap hak pemodal.

"Kami bongkar itu yang pertama sesuai dengan yang ada di nota-nota bon yang kami punya. Kalau bangunan yang sudah ada tidak kami runtuhkan," katanya.

Mulai dari seng, kayu, hingga batu akan diambil kembali oleh pihak pemodal yang dianggap sebagai milik mereka.

"Memang dibulan pertama dan kedua kami menerima fee. Itu tidak kami pungkiri, tapi setelah itu ada ketidaknyamanan, kami berusaha untuk negosiasi tapi tidak jumpa negosiasinya," pungkasnya.

Hingga kini, pihak dari Polsek, Pemerintah dan Babinsa turun ke lokasi untuk melakukan negosiasi dengan pihak pemodal.

Namun, negosiasi masih belum diterima dan para pekerja terus membongkar seng dan bangunan SPPG.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan