PERLAWANAN Rakyat Bone Sulsel Berhasil, Pemkab Batalkan Kenaikan PBB 300 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Gerakan rakyat Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) melawan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen, akhirnya membuahkan hasil.

Ribuan warga Bone turun ke jalan, Selasa (19/8/2025), melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menyampaikan protes atas kebijakan pemerintah menetapkan pajak yang semakin mencekik rakyat tersebut.

Aksi demonstrasi berlangsung ricuh hingga tengah malam.

Meski seribuan personel kepolisian dikerahkan untuk pengamanan aksi, semangat perlawanan warga Bone sedikit pun tak kendur.

Massa terus merangsek dan berhasil menduduki kantor bupati Bone.

Melihat gerakan perlawanan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone akhirnya membatalkan kenaikan PBB 300 persen.

"Sesuai arahan Pemerintah Pusat, terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone maka dari itu kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," kata Sekda Bone, Andi Saharuddin, Selasa (19/8/2025) malam.

Keputusan membatalkan kenaikan pajak itu diumumkan setelah demo penolakan berakhir ricuh.

Saharuddin yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin, mengatakan, setelah pengumuman ini, pembayaran PBB akan mengacu pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) lama.

"Kita kembalikan ke SPPT yang lama. Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan," kata Saharuddin.

Adapun Bupati Asman dan Wabup Akmal sempat dicari-cari para pendemo untuk diajak dialog. Namun, hingga demo berujung ricuh, mereka tak muncul.

Saharuddin pun mengimbau kepada semua pihak tetap tenang. "Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkapkan, ada 104 wilayah di Indonesia telah menaikkan PBB-P2.

Dari jumlah tersebut, 20 daerah tercatat menaikkan PBB-P2 hingga lebih dari 100 persen. Namun, mantan Wali Kota Bogor ini tak merinci nama ke-20 daerah tersebut.

Hanya 3 dari 20 daerah ini yang mulai menerapkan kenaikan signifikan tersebut pada tahun ini.