ALASAN SAKIT, Bupati Sudewo Absen Upacara HUT ke-80 RI di Pati, Digantikan Wakil Gubernur Taj Yasin

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, absennya Bupati Pati, Sudewo, dari upacara pengibaran bendera di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menjadi sorotan publik.

Sosok yang seharusnya memimpin jalannya upacara justru digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, atas perintah Gubernur Ahmad Luthfi.

Ketidakhadiran Sudewo bukan tanpa alasan. Menurut Taj Yasin, Sudewo sedang dalam kondisi sakit dan telah menghubungi Gubernur untuk menyampaikan ketidakhadirannya. Namun, jenis penyakit yang diderita Sudewo tidak dijelaskan secara rinci. "Saya tidak menanyakan beliau sakit apa," ujar Taj Yasin.

Absennya Sudewo menambah panjang daftar ketidakhadirannya dalam berbagai agenda resmi Pemerintah Daerah Pati sejak aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Dalam aksi yang dihadiri sekitar 100 ribu warga, massa menuntut Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan tidak pro terhadap masyarakat.

Sejak saat itu, Sudewo tidak terlihat dalam rapat paripurna DPRD, pengukuhan anggota Paskibraka, hingga prosesi ziarah dan renungan malam di Taman Makam Pahlawan Giri Dharma.

Pemerintahan Kabupaten Pati pun sementara dikendalikan oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra bersama jajaran Forkopimda.

Taj Yasin menegaskan kehadirannya sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas dan kondusivitas di Pati.

Ia juga memberikan semangat kepada ASN dan seluruh elemen pemerintahan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di sisi lain, Partai Gerindra sebagai partai pengusung Sudewo menyatakan telah memberikan teguran keras.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyebut Presiden Prabowo Subianto turut memantau kasus ini. "Beliau sudah diberikan teguran dengan keras," kata Budisatrio.

Kontroversi yang melingkupi Sudewo tak hanya soal absensi dan sikapnya terhadap masyarakat, tetapi juga terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang memicu kemarahan warga. Meski kebijakan itu telah dibatalkan, gelombang protes tetap bergulir.

Tak berhenti di situ, Sudewo juga terseret dalam kasus dugaan suap proyek perkeretaapian di Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan.

Meski telah mengembalikan uang yang diterima, KPK menegaskan bahwa pengembalian tersebut tidak menghapus unsur pidana.

Kini, DPRD Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Sudewo.