Presiden Prabowo Sayangkan Kericuhan Unjuk Rasa di Pati, Fraksi Gerindra Turut Pengusul Hak Angket

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyayangkan kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berharap polemik ini segera terselesaikan agar tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat Pati, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.

"Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Turuti Tantangan Bupati Pati, Permintaan Pendemo Bukan Lagi Soal Pajak: Sampai Sudewo Lengser

Melatarbelakangi Aksi Unjuk Rasa

Unjuk rasa dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan, massa tetap menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Massa yang mengklaim berjumlah lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel-yel seperti "Bupati harus lengser" dan "Turun Sudewo sekarang juga."

Sudewo baru menjabat sebagai Bupati Pati sejak 18 Juli 2025, namun kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar.

Baca juga: MOMEN Bupati Pati Sudewo Dilempar Sandal Saat Temui Pendemo, 5 Bulan Menjabat Kini Didesak Mundur

Sikap Pemerintah Pusat dan DPRD Pati

Pemerintah pusat melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, untuk mencari solusi terbaik.

Prasetyo juga menegaskan bahwa pihak Istana menghormati langkah DPRD Pati yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Bupati Sudewo.

"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," ujar Prasetyo.

Baca juga: DEMO RICUH DI PATI: Puluhan Orang Terluka, Bupati Dilempar Sandal, DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan

Proses Pemakzulan dan Klarifikasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya menunggu hasil dari hak angket dan pansus yang diusulkan DPRD Pati.

Bahtra menuturkan bahwa Sudewo akan memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dalam proses tersebut. Jika dinyatakan tidak bersalah, maka pemakzulan tidak akan dilakukan.