Pantas Didemo Warganya Sendiri, Bupati Pati Sudewo juga Sampai Ditegur Gubernur: Sopan Santun

Unjuk rasa itu bakal digelar sampai Sudewo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

“Kemarin saya ngobrol sama pihak Polresta. Supaya tertib, aman, damai, sebelum tanggal 13 harusnya dia gelar konferensi pers, nyatakan mengundurkan diri, gitu aja. Malah dia menjaga martabat,"

"Kalau dilengserkan, kan, martabatnya jatuh. Kami tidak ingin menjatuhkan martabat orang, tapi kalau memang terpaksa, apa boleh buat,” kata Teguh pada tribunjateng.com di posko donasi Aliansi, Selasa (12/8/2025).

Teguh mengatakan, pihaknya sudah menyarankan Sudewo mundur dari jabatan sebelum aksi demo besar-besaran digelar.

Namun hal itu tidak dilakukan Sudewo hingga saat ini.

Ia pun mengancam aksi akan terus berlanjit bila Sudewo urung mundur.

"Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur," bebernya.

Sederet kebijakan tuai kontroversi

Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati untuk periode 2025-2030 bersama Risma Ardhi Chandra.

Meskipun belum lama menjabat, namun sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Sudewo tuai kontroversi.

Selain soal rencana kenaikan pajak PBB-P2 250 persen, beberapa kebijakan Sudewo sebelumnya juga dapat banyak protes dari warga.

Berikut deretan kebijakan Sudewo yang tuai kontroversi sekain soal kenaikan pajak PBB-P2 250 persen dikutip dari TribunJateng:

1,Pemangkasan pegawai honorer RSUD Soewondo

Dikutip dari TribunJateng, Sudewo sempat melakukan pemangkasan pegawai non-ASN di RSUD Soewondo.

Kebijakan ini dipilih Sudewo karena saat itu RSUD RAA Soewondo Pati dinilai mengalami kelebihan tenaga honorer atau non-ASN.

Dia pun menginstruksikan Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati, agar melakukan rasionalisasi jumlah pegawai hingga menuai banyak protes.