7 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan KLA, Tahun Ini Deliserdang Naik Kelas Kategori Nindya

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Kabupaten Deliserdang berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tujuh kali berturut-turut sejak 2018 lalu. Istimewanya, pada penghargaan kali ini, Deliserdang naik kelas. 

Sebab, enam penghargaan sebelumnya, Deliserdang berada di kategori Madya, namun tahun ini berhasil mencapai kategori Nindya. Naik satu strip dari pencapaian-pencapaian sebelumnya. Penghargaan KLA kategori Nindya ini juga menjadi satu-satunya di Sumatera Utara.

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  (Kemendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, dan diterima Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Malam Penganugerahan KLA Tahun 2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jakarta, Jumat malam (8/8/2025).

Pada momen ini, Kabupaten Deliserdang menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang menerima penghargaan KLA secara langsung.

"Ini merupakan wujud dari Deliserdang adalah sebuah kabupaten yang sangat potensial membesarkan anak-anak terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia," ungkap Wakil Bupati usai menerima penghargaan itu.

Penghargaan tersebut tidak datang begitu saja. Melainkan, melalui kerja keras semua pihak di Deliserdang.

"Adalah sebuah anugerah dari upaya dan kerja keras kita bersama, seluruh masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. Sekarang kita mendapat peringkat penghargaan Njndya untuk Kabupaten Layak Anak," tegas Wakil Bupati.

Sebelumnya, Menteri PPPA RI, Dra Hj Arifatul Choiri Fauzi MSi menyampaikan pemberian penghargaan tersebut telah melalui proses verifikasi yang ketat dam validitas data yang akurat.

Dijelaskannya, KLA merupakan wujud nyata komitmen pemerintah membangun sistem dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. KLA juga menjadi jembatan dalam aturan hukum menuju pemenuhan hak anak. KLA mendorong pembangunan yang responsif gender agar terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

"Program KLA telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Capaian peringkat KLA tentunya cerminan dari pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak, seperti program Bapak Presiden RI dalam pemenuhan gizi anak, yakni pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Saat ini, kondisi di daerah sangat strategis, seiring terpilihnya para kepala daerah yang baru. 

Harapannya, para kepala daerah bisa memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah.

Komitmen tersebut ditandai dengan perencanaan penganggaran yang responsif serta menyiapkan pondasi bagi pemenuhan hak anak. 

"Setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara penuh, baik hak untuk hidup, tumbuh, mendapatkan perlindungan, dan hak untuk tidak mendapatkan perlakukan kekerasan," paparnya. 

Dalam mendukung program pemenuhan hak-hak anak, Kementerian PPPA menyediakan Layanan Perlindungan Anak dari berbagai bentuk kekerasan melalui layanan Sapa129.