ISU PEROMBAKAN Kabinet Merah Putih Mencuat Usai Pernyataan Megawati Mendukung Pemerintahan Prabowo

TRIBUN-MEDAN.COM - Isu mengenai perombakan (reshuffle) kabinet merah putih mencuat menyusul pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa partai yang dipimpinnya akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada rakyat.

Namun kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya saat penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025) lalu.

Baca juga: ULTIMATUM Megawati Bagi Kader yang Tak Mau Dukung Pemerintahan Prabowo Diminta Mundur: Berjanjilah

Terkait hal tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Belum ada pembicaraan di sana," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Akan tetapi Prasetyo menyambut positif pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang minta kadernya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, mendukung pemerintahan tak selalu bergabung dalam kabinet.

"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung ke dalam pemerintah,"ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, peran pengawasan juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan demokratis.

"Memang pemerintah juga butuh cek and balance, butuh masukan. ​Nggak ada masalah," ucapnya.

Selain adanya pernyataan dari Megawati Soekarnoputri, isu soal perombakan kabinet muncul juga setelah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Jauh sebelum keluarnya amnesti untuk Hasto, Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat berkelakar kepada publik. Ia menyebut akan mengganti menteri yang tidak bisa menjalankan perintah atau lamban dalam bekerja.

Baca juga: SOSOK Deddy Sitorus, Alumnus USI Pematangsiantar, Jabat Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif DPP PDIP

Sementara, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga mengatakan bahwa Megawati pada agenda bimbingan teknis anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy.

Baca juga: DAFTAR Lengkap 38 Nama dan Jabatan DPP PDI Perjuangan 2025-2030, Ketum hingga Wasekjend