ORASI Aksi Bela Palestina, Sugiono: Ratusan Miliar dan Jutaan Dolar Sudah Indonesia Kirim ke Sana

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono berorasi dalam aksi bela Palestina, menegaskan bahwa Indonesia telah berupaya nyata membantu negara yang masih dirundung kekejaman Israel tersebut.

“Ratusan miliar rupiah dan jutaan dolar sudah terkirim ke sana. Ini merupakan bentuk dari aksi nyata kita sebagai Bangsa Indonesia,” tutur Sugiono dalam orasinya di kawasan Monas, Jakarta, dilansir dari Kompas.com, Minggu (3/8/2025).

Ia menyatakan bahwa dalam perjuangan membela Palestina, Indonesia terus mengambil tindakan konkret melalui advokasi di forum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi, Minggu, Sugiono mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki hubungan batin yang dalam, dan Indonesia amat ingin Palestina “merasakan kemerdekaan seperti yang juga kami rasakan”.

“Saudara-saudaraku di Gaza dan di Palestina. Kalian tidak sendiri, kalian akan selalu diingat, kalian akan selalu diperjuangkan, kalian akan selalu diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Sugiono.

Sesui amanat Prabowo

Langkah Indonesia mendukung Palestina juga sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang telah memasukkan urusan Palestina dalam agenda pemerintahan RI sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, kata dia.

Kata Sugiono, Presiden Prabowo teguh dalam keyakinannya bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa karena Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka dunia.

Indonesia tegas menolak genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Zionis Israel serta terus menentang upaya Israel memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari tanah airnya.

“Yang terpenting, pemerintah Republik Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina,” ucap Sugiono.

Dengan mengenyahkan seruan internasional untuk gencatan senjata, militer Zionis terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina.

Pengeboman tanpa henti, blokade, dan distribusi bantuan yang buruk telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, meruntuhkan sistem kesehatan, dan menyebabkan kematian akibat kelaparan.

Jerman: Semakin Banyak Negara di Eropa Akui Palestina

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan, Israel bisa dikucilkan komunitas internasional jika kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak segera membaik. Peringatan itu disampaikannya usai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel di Yerusalem.

"Dalam banyak hal, proses perdamaian di Timur Tengah berada di persimpangan jalan, dan pada akhirnya seluruh kawasan," ujar Wadephul, Kamis (25/7/2025).

Situasi yang dia maksud merujuk pada perdebatan di Uni Eropa terkait wacana penjatuhan sanksi terhadap Israel, serta bertambahnya jumlah negara-negara Eropa yang siap mengakui negara Palestina.

"Dengan adanya ancaman aneksasi terbuka dari sebagian elemen dalam pemerintahan Israel, semakin banyak negara, termasuk banyak di Eropa, kini bersiap untuk mengakui negara Palestina, bahkan tanpa didahului proses negosiasi," kata Wadephul.

"Karena itu, kawasan dan proses perdamaian Timur Tengah berada di titik kritis," lanjutnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah Israel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencakup dua partai sayap kanan ekstrem yang menyerukan penaklukan penuh Gaza , dan pendirian kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut.

Dua menteri senior Israel pada Kamis juga menyatakan dukungan, untuk menganeksasi Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.

Teguran dari sekutu dekat

Di Yerusalem, Wadephul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Presiden Isaac Herzog.

Terkait situasi kelaparan di Gaza, Wadephul menyatakan betapa situasinya benar-benar tidak dapat diterima dan harus segera berubah.

Dia menekankan perlunya perbaikan fundamental bagi warga sipil di Jalur Gaza.

Wadephul juga menyerukan gencatan senjata penuh, menilai jeda pertempuran harian tidak lagi memadai.

"Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini," tegasnya, dengan menyasar pernyataannya terutama kepada kelompok milisi Palestina, Hamas.

Hamas, kata dia, harus menyadari bahwa sekarang adalah waktunya untuk membebaskan para sandera.

Menteri luar negeri Jerman yang baru menjabat pada Mei lalu itu dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah pada Jumat (1/8/2025), guna membahas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Sebelumnya, Wadephul mendesak Israel untuk membuka akses darat dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Penyaluran bantuan dengan menggunakan truk, betapapun juga merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk meringankan penderitaan di Gaza yang disebutnya tak terbayangkan.

"Hanya melalui jalur darat bantuan dapat mencapai warga dalam jumlah yang cukup. Karena itu saya mendesak pemerintah Israel agar mengizinkan PBB dan organisasi bantuan internasional untuk mengakses wilayah tersebut secara aman, serta mendistribusikan bantuan secara aman dan efektif," papar Wadephul.

Sebelum keberangkatannya, Wadephul menekankan bahwa Israel harus segera memperbaiki situasi bencana di Jalur Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurutnya, operasi militer teranyar telah menimbulkan kematian dan penderitaan pada tingkat yang tak terbayangkan.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa dalam perang hampir dua tahun antara Israel dan kelompok militan Hamas telah melampaui 60.000 jiwa minggu ini.

Jumlah warga sipil yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi terus meningkat.

Sementara itu, foto dan video anak-anak kelaparan yang berseliweran di dunia maya mengguncang opini publik global, dan memperkuat kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan ke wilayah Palestina.

Wadephul menegaskan bahwa Jerman akan tetap mendukung Israel untuk memastikan Hamas membebaskan para sandera yang tersisa, termasuk warga negara Jerman.

Milisi Islam Palestina itu, menurutnya, harus dilucuti dan tak lagi dibiarkan berkuasa di wilayah Palestina.

"Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel," ujarnya.

Namun di saat yang sama, dia juga memperingatkan Israel, untuk tidak terus meningkatkan eskalasi konflik.

Dia berujar, Jerman juga akan dipaksa untuk merespons langkah-langkah sepihak terhadap keutuhan wilayah Palestina.

"Jika langkah-langkah sepihak diambil, maka Jerman pun akan terdorong untuk merespons," tegasnya.

Belum ada pengakuan negara

Palestina Wadephul menegaskan, saat ini Jerman belum mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dan bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya jalan bagi kedua pihak untuk hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.

Menurutnya, bagi Jerman, pengakuan negara Palestina lebih mungkin dilakukan di akhir proses perdamaian. Dan proses itu harus dimulai sekarang.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan, arah pembicaraan yang sedang berlangsung dapat memengaruhi keputusan Jerman terkait kemungkinan mendukung sanksi terhadap Israel, mitra dekatnya.

Berbeda dengan sejumlah negara lain, Jerman sejauh ini enggan menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu.

Namun Merz mengatakan bahwa pemerintah Jerman tetap membuka opsi untuk mengambil langkah terkait jika perlu.

Komisi Eropa sejauh ini telah merekomendasikan untuk menutup sebagian akses bagi Israel untuk menerima program pendanaan riset Horizon Europe. Belum jelas, apakah Jerman akan mendukung langkah tersebut.

Sebelum keberangkatan Wadephul ke Tel Aviv, Partai Sosial Demokrat (SPD), mitra koalisi junior dalam pemerintahan Merz, mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat.

Wakil ketua fraksi parlemen SPD, Siemtje Moller, mengatakan kepada stasiun ARD bahwa harus ada tekanan nyata untuk mengakhiri penderitaan di Gaza.

Moller, yang turut dalam rombongan Wadephul ke kawasan tersebut, juga menegaskan kembali posisi SPD bahwa pengiriman senjata yang digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti yang terjadi di Gaza, tidak boleh lagi diizinkan.

Franziska Brantner, ketua bersama Partai Hijau yang kini berada di kursi oposisi, juga menyatakan keinginannya agar Wadephul mendorong dengan seluruh kekuatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan para sandera, serta dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang.

Brantner menyebutkan, posisi Jerman yang kuat mendukung Israel, menjadi penghambat aksi kolektif di level Eropa, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan radio Jerman.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan