Tanggapan Jokowi Setelah Sekjen PDIP Hasto Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo

TRIBUN-MEDAN.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pengampunan ini membuat Hasto lepas dari jeruji besi. 

Merespons hal itu, Presiden ke-7 RI Jokowi mengatakan, pemberian amnesti adalah murni hak prerogatif Presiden yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Ia pun menghormati keputusan tersebut.

"Itu adalah hak prerogatif itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (1/8/2025), dilansir dari Tribunsolo.

Terkait pemberian amnesti untuk Hasto, Jokowi mengatakan, tak ada pembicaraan dengan dirinya sebelumnya.

"Tidak ada (pembicaraan dengan Jokowi),” ungkapnya.

Termasuk pertemuan terakhirnya dengan Prabowo di Bakmi Jowo Bu Citro, Minggu (20/7/2025) malam.

Saat itu pembicaraan hanya seputar Kongres PSI yang baru saja selesai dilalui.

"Pembicaraannya soal PSI kemarin,” jelasnya.

Begitu pula pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Jokowi menilai Presiden Prabowo memiliki sejumlah pertimbangan. 

"Presiden pasti memiliki pertimbangan politik, sisi hukum, sosial-politik, semua pasti menjadi pertimbangan," kata Jokowi.

Baca juga: INI ALASAN Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto, Singgung Sejumlah Pertimbangan

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar para kadernya mendukung pemerintah. Instruiksi itu disampaikan di acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu. 

Mengenai hal ini, Jokowi tak ingin berkomentar.

“Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri (mengenai PDIP dukung pemerintah),” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja.