PEMBERIAN Amnesti ke Hasto, PDIP Dinilai Utang Budi ke Prabowo, Bakal Mesra dan Sinyal Koalisi?

Seperti di antaranya menekan defisit anggaran, mengatasi pembayaran utang luar negeri, dan menghadapi tekanan geopolitik serta tantangan ekonomi global.

Tanpa frekuensi perjuangan yang sama antar kader, PDIP tidak akan mampu berperan efektif bagi negara.

Sehingga diperlukan soliditas untuk bisa mengawal demokrasi dengan baik dan menjaga kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.

Sinyal Koalisi atau Utang Budi?

Meskipun mendukung pemerintahan, bukan berarti PDIP berkoalisi.

Deddy menjelaskan, PDIP tetap akan menjalankan fungsi check-and-balance.

Dengan cara memberi kritik yang disertai solusi, tanpa mengabaikan loyalitas terhadap niat menjaga stabilitas nasional.

Megawati tidak akan menempatkan kadernya di kabinet, justru PDIP memilih fokus pada pengawasan konstruktif.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, justru membaca pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto akan berdampak ke peta perpolitikan Indonesia. 

Menurut Ray, secara politik, pemberian amnesti kepada Hasto akan membuat PDIP seperti berutang budi pada Prabowo.

"Pembebasan Hasto ini tentu membuat PDIP seperti berutang budi terhadap Prabowo," kata Ray dalam keterangannya Jumat (1/7/2025).

Meski saat ini belum terlihat secara eksplisit, namun Ray menilai ke depan PDIP dan Prabowo akan sejalan.

Terlebih, hubungan Megawati dengan Prabowo kian dekat. 

Ray tidak yakin jika PDIP selamanya akan bersikap oposisi. 

"Khususnya dalam satu tahun ini, PDIP akan lebih banyak menahan diri. Tapi, mungkin, tidak setelahnya," kata Ray.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan