DPRD Binjai Minta APH Tak Ragu Periksa Pimpinan OPD yang Nakal Pada Realisasi Belanja BBM di Dishub

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) yang dianggarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai pada tahun anggaran 2024 menjadi temuan auditor. 

Atas hal tersebut, aparat penegak hukum (APH) diminta untuk menyelidiki dan mendalami temuan tersebut. 

Pendalaman dan penyelidikan itu wajib dilakukan APH lantaran terendus adanya dugaan kongkalikong dalam realisasi belanja BBM tersebut yang diduga dilakukan Dishub Binjai dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 14.207.166 yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tanahtinggi, Binjai Timur.

DPRD Binjai pun mendukung penyelidikan yang wajib dilakukan APH di Kota Binjai. 

Soalnya, temuan auditor itu sudah menjadi kegaduhan antara Dishub Binjai dengan menejemen SPBU.

Mereka saling tuding, karena instansi pemerintahan dan swasta itu diduga telah mengeluarkan bon palsu. 

Karenanya, jika terbukti bon diduga palsu itu telah diterbitkan, maka perilaku koruptif berupa dugaan fiktif dalam belanja uang negara telah terpenuhi unsur pidananya.

"Temuan BPK (badan pemeriksa keuangan) bisa jadi pintu masuk APH untuk periksa OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) nakal yang bermain-main terhadap anggaran," jelas Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir ketika diminta tanggapannya, Jumat (1/8/2025).

Lanjut Ronggur, ia juga mendorong APH untuk tidak ragu periksa pucuk pimpinan OPD yang bermain. 

Penegakan hukum tentu tidak pandang bulu meski ada pimpinan OPD yang dekat dan berlindung di balik kekuasaan wali kota.

"APH jangan ragu, meskipun BPK inikan sifatnya pemberitahuan dan sangsi pemulangan anggaran, jika dirasa ada yang menyalahi aturan," kata Ronggur. 

Dikabarkan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Binjai, Chairin Simanjuntak menjawab singkat saat dikonfirmasi wartawan soal temuan realisasi belanja BBM. 

"Koordinasikan ke inspektorat ya," ujar Chairin, Senin (21/7/2025) lalu. 

Gitupun Chairin tak bisa menjawab pertanyaan wartawan soal temuan auditor tersebut. 

"Datanya di Inspektorat," kata Chairin.