Dituding Pakai APBD Bayar Buzzer, Dedi Mulyadi Geram, Berani Buka Data: Jangan Asal Tuduh

TRIBUN-MEDAN.com - Dituding pakai APBD bayar Buzzer, Dedi Mulyadi geram.

Ia berani membuka data keuangan pemerintah Jawa Barat.

Bahkan menurutnya kabar tersebut sudah termasuk penyebaran berita bohong.

Baca juga: NASIB TKI Mabuk dan Jadi Penyebab Kebakaran di Jepang, Kini Diminta Ganti Rugi Rp800 Juta

Tudingan itu pertama kali disebarkan oleh seorang konten kreator. 

Ia menyindir Gubernur Jawa Barat menggunakan buzzer untuk mendukung kebijakan dan pencitraannya di media sosial.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. 

Baca juga: Tak Cuma Jago Tugas Taktis, Brimob Sumut Panen Sayur dan Rawat Kolam Ikan untuk Ketahanan Pangan

"Pagi hari ini saya menyampaikan karena ini berkembang di media sosial ada yang menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran media sebesar 47 miliar ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer,” kata Dedi melalui Instagram miliknya, Selasa (15/7/2025).

Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung. 

"Silakan dicek di anggaran Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menerangkan, publik bisa mengakses langsung dokumen resmi detail penggunaan anggaran pemerintah.

Bahkan, bila perlu, publik bisa datang langsung ke setiap dinas untuk mengeceknya. 

"Ambil saja datanya, baca bukunya. Jangan asal tuduh. Kami terbuka kok. Tinggal datang dan lihat," ucap Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai banyaknya dukungan dari media sosial bukan berasal dari buzzer bayaran, tetapi murni dari warganet yang memiliki harapan Jawa Barat bisa lebih baik lagi. 

Baca juga: Siap Mati Demi Lindungi Prabowo, Soenarko Soal Usut Kasus Ijazah Jokowi, Singgung Ijazah Giran

"Mereka bukan buzzer, itu warga yang punya akal sehat, punya harapan. Mereka bukan dibayar, dan mereka tidak suka menjelekkan orang lain," kata Dedi. 

Dedi pun menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis masyarakat. Namun, ia mengimbau setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data dan fakta.

"Rakyat itu penting curiga pada pemimpinnya agar tidak semena-mena. Tapi sebelum speak up di media sosial, siapkan dulu datanya. Jangan sampai menyebarkan informasi bohong," tuturnya. 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seorang warganet yang menuduhnya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer. 

"Terima kasih, semoga sehat selalu, diberkahi bersama keluarga, dan semoga terbiasa tidak berbohong di ruang publik," tutur Dedi.

Baca juga: SOSOK TKI Bikin Ulah di Jepang hingga Jadi Penyebab Kebakaran Dahsyat, PMI Ngaku Malu

"Sebelum speak up lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up karena kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data, itu termasuk penyebaran berita bohong, salam untuk mbak yang berkerudung yang speak up yang menuduh saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer, terimakasih mbak," tandasnya.

Viral

Sebelumnya, konten kreator Neni Nur Hayati menyindir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggunakan buzzer untuk mendukung kebijakan dan pencitraannya di media sosial. 

Tuduhan ini viral di berbagai platform media sosial, menarik perhatian masyarakat luas.

Dalam video tersebut, Neni menyampaikan bahwa Kang Dedi diduga memanfaatkan buzzer untuk menyebarkan konten positif yang mendukung citranya. 

Meski demikian, dalam video klarifikasi yang diunggah beberapa hari kemudian, Neni menegaskan bahwa pencitraan pemerintah bukanlah hal yang salah selama dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Berikut pernyataannya:

"Saya cukup geram dengan siapa pun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan, fakta tidak lebih penting dari opini, ketika tidak siap dengan kritik di media sosial mengerahkan buzzer untuk menyerang siapa pun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat, dan untuk yang pro buzzer sudah bersiap untuk memuji-muji, membuat konten secara berlebihan kemudian memviralkannya.

Katanya penghematan anggaran belanja media tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari anggaran belanja media untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut cukup besar dan semua itu didesain teman-teman termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya yang menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat," kata Neni.

Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan