NADIEM Kembali Diperiksa Kejagung, Menteri di Era Jokowi Terbanyak Terjerat Korupsi

Kasus yang menjerat Nadiem Makarim, menjadikan menteri di era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang terbanyak terseret dalam pusaran kasus korupsi. Jika Nadiem ditetapkan menjadi tersangka, maka dia menjadi menteri kesembilan di era Jokowi yang terjerat kasus rasuah.

Sebelum Nadiem, menteri Jokowi yang terakhir terjerat korupsi adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Dia saat ini masih menjalani persidangan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa terkait dugaaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015-2016.

Dalam periode tersebut, dia sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) di era Jokowi jilid I.

Selain itu, apabila Nadiem ditetapkan menjadi tersangka, maka pemerintahan Jokowi menjadi penyumbang menteri yang terjerat kasus korupsi terbanyak sejumlah sembilan orang sejak Reformasi.

Bagaimana tidak, di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), total menteri yang terjerat korupsi dan menjadi tersangka dan berujung dipenjara 'hanya' lima orang. 

Sementara, di era pemerintahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ada tiga pembantunya yang menjadi pesakitan akibat terjerumus dalam korupsi.

Lalu, menteri pada pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tercatat hanya satu orang yang terjerat korupsi yaitu Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi.

Dia terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan divonis tiga bulan penjara dan denda Rp100 juta pada tahun 2003.

Berikut daftar menteri yang terjerat dan sedang menjalani proses hukum kasus korupsi dari era Gus Dur hingga Jokowi.

Era Gus Dur

1. Menteri Kesehatan Achmad Sujudi: korupsi pengadaan alkes, divonis tiga bulan penjara dan denda Rp100 juta.

Era Megawati

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri: korupsi dana non budgeter, vonis tujuh tahun dan denda Rp200 juta.

2. Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi: korupsi pengadaan alkes, vonis empat tahun dan denda Rp200 juta.