Mahfud MD Blak-blakan Sebut Modus Politik Puan Maharani Terkait Surat Pemakzulan Wapres Gibran

TRIBUN-MEDAN.com - Polemik surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, yang dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR RI, terus bergulir.

Polemik makin kencang setelah Ketua DPR RI Puan Maharani melontarkan pernyataan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran tersebut.

Merespons hal itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara lugas menyampaikan keraguan atas pernyataan Puan Maharani.

Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga.

"Menurut saya, ini masih mencari modus politik yang bisa diterima oleh semuanya. Padahal tidak mungkinlah kalau misalnya alasannya belum lihat suratnya, loh itu ada di situ. Kalau ndak lihat suratnya di mejanya, ya baca di koran ada, di TV ada kok," ungkap Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (9/7/2025).

"Mestinya panggil dengan mudah, bisa dibaca dengan mudah. Dia bilang 'ini di TV di medsos ada kok ini, mana dong suratnya', kan bisa panggil begitu. Kok sampai 3 minggu lebih belum lihat suratnya, belum dapat suratnya, wong sudah ada di siaran jumpa pers," katanya.

Baca juga: Fakta Sebenarnya Gibran Ditugaskan Berkantor di Papua, Yusril: Bukan Pindah, Pimpin Badan Khusus

Karena hal tersebut, menurut Mahfud, perkataan Puan itu sebagai alasan saja.

Padahal, dalam undang-undang sudah jelas, apabila ada surat masuk, maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan.

"Maksud saya itu masih mencari modus kesepakatan, apakah ini mau diteruskan apa tidak, gitu ya. Karena begitu dikatakan diteruskan, itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi politik sendiri."

"Aturannya ya, menurut undang-undang maupun undang tata tertib, begitu surat itu masuk, Kesekjenan memberi jawaban 'surat Anda sudah diterima', gitu kan. Akan diteruskan sesuaian proses, sesudah itu disampaikan ke pimpinan. Harus disampaikan ke pimpinan," tegas Mahfud.

Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi.

"Nah, lalu pimpinan Mbak Puan cs itu menentukan, oh surat ini oh bisa dijawab sendiri oleh pimpinan, karena ini sangat teknis dan ini, ini, gitu kan. Atau surat ini penting tapi perlu didalami, kasih dulu ke komisi yang bersangkutan," jelasnya.

"Kalau ini (surat pemakzulan Gibran) agak serius nih, kasih ke Bamus (Badan Musyawarah). Badan Musyawarah itu terdiri dari pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi, berdiskusi di situ apakah perlu kita lanjutkan ini apa tidak, didiskusikan lalu dibawa ke paripurna gitu ya. Nah, prosedurnya gitu aja," tambah Mahfud.

Menurut Mahfud, dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu, padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut.

"Justru ramai itu, rakyat aja tahu kalau suratnya sudah ada, masa pimpinan DPR yang mewakili rakyat tidak tahu," ujarnya.