PRABOWO Sudah Keluarkan Inpres, Krisis Ekonomi Tetap Melanda Pulau Enggano, Tidak Ada Uang!

TRIBUN-MEDAN.COM - Krisis ekonomi melanda Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, akibat tidak adanya transportasi laut untuk mengangkut hasil bumi telah berlangsung selama empat bulan.

Meskipun Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Pulau Baai dan Pulau Enggano ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Selasa (24/6/2025), hingga enam hari setelah penerbitan Inpres, belum ada percepatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sekitar 4.000 warga Pulau Enggano kini terjebak dalam berbagai persoalan yang sama seperti sebelum Inpres diterbitkan.

Puji Julita Sari, seorang aktivis dari Perempuan Ruang Puan, memberikan catatan penting terkait situasi ini.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti di Pulau Enggano, perempuan menjadi sangat rentan terhadap depresi dan sering kali menjadi korban terdepan.

"Dalam situasi ini, perempuan rentan depresi, termasuk karena harus memikirkan dan memanajemen banyak hal, termasuk pengeluaran rumah tangga," ujar Puji dalam diskusi bertajuk "Mengawal Inpres Enggano" di Bengkulu, Minggu (29/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa perempuan harus sangat ketat dalam mengatur belanja keluarga, terutama ketika pemasukan dari suami berkurang drastis.

"Biasanya kebutuhan keluarga Rp 1 juta per bulan, akibat krisis Enggano, pemasukan berkurang drastis ini membuat perempuan berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan dapur, rumah, dan lainnya. Rentan depresi jika berlangsung lama," ungkapnya.

Puji juga menyoroti bahwa ada banyak kebutuhan perempuan yang tidak bisa diwakilkan oleh kaum pria.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan perempuan dalam penanganan krisis di Enggano, seperti ketersediaan pembalut dan kebutuhan bumbu dapur.

"Jika pun ada, tetapi tidak ada uang untuk membelinya, itu juga menjadi masalah. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah," jelasnya.

Ia mengkritisi narasi pemerintah yang menyatakan bahwa Enggano tidak mengalami kelaparan.

"Enggano sedang tidak baik-baik saja. Jika penanganan terus lamban, kelaparan akan mengadang di depan mata," tegasnya.

Menurutnya, implementasi Inpres yang sangat lambat membuatnya belum melihat peta jalan penanganan Enggano dalam skala cepat, sedang, dan panjang.

"Sejauh ini, pemerintah bekerja dengan pemerintah, pelibatan masyarakat dan kelompok sipil sangat minim. Kita perlu kerja cepat," tambahnya.

Upaya pemerintah daerah Pasca terbitnya Inpres, langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah (Pemda) belum terlihat.

Pemprov Bengkulu dan Pemda Bengkulu Utara pernah menggelar rapat koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas permasalahan Enggano di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (27/6/2025).

Rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui progres pembangunan pelabuhan di Pulau Enggano dan kendala yang dihadapi.

Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) selalu memantau kondisi di Pulau Enggano untuk memastikan informasi yang beredar di media sosial akurat.

"Forkopimda selalu memperhatikan kondisi Enggano melalui berbagai saluran, dan kami dapat memastikan bahwa kondisi masyarakat Enggano tidak seperti yang diberitakan oleh media sosial," ujar Gubernur Helmi Hasan.

Gubernur juga telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan tidak akan ada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Enggano.

Selain itu, Pemkab Bengkulu Utara dan Pemprov Bengkulu telah melakukan upaya tanggap darurat, termasuk memberikan bantuan logistik dan transportasi.

Gubernur berharap bahwa pada akhir bulan ini, alur pelayaran di Enggano dapat dibuka, meskipun belum dapat beroperasi secara penuh.

Camat Enggano, Susanto, menegaskan bahwa tidak ada kelaparan yang dirasakan oleh masyarakat Enggano.

"Saya mempertegas bahwa informasi tentang kelaparan di Enggano tidak benar. Yang terjadi adalah penurunan daya beli dan jual masyarakat," ujarnya.

Kepala Desa Banjarsari, Winarto Rudi Setiawan, juga menambahkan bahwa kesulitan yang dihadapi masyarakat Enggano terkait dengan pengiriman barang dan uang untuk anak-anak yang sekolah atau kuliah di luar Enggano, yang terkendala oleh transportasi. 

"Kesulitan kami adalah bagaimana anak-anak kami yang sekolah atau kuliah di luar Enggano dapat menerima kiriman dari Enggano, karena transportasi yang terbatas," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, selama empat bulan terakhir, 4.000 warga Pulau Enggano mengalami kelambatan ekonomi akibat pendangkalan alur di Pulau Baai.

Kapal reguler yang biasa melayani rute tersebut tidak dapat berlabuh di Pulau Baai, dan saat ini masyarakat sangat membutuhkan kapal pengangkut hasil bumi yang dapat berlabuh di dermaga Bengkulu.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : https://regional.kompas.com/read/2025/06/30/082623878/krisis-ekonomi-di-pulau-enggano-perempuan-jadi-korban-terdepan?page=all#page2.

Baca juga: Suami Kepergok Bermesraan dengan Wanita di Jalan, Istri Emosi Tancap Gas Mobil dan Tabrak Keduanya

Baca juga: PERINGATAN Yayasan ke Anak yang Titipkan Ibu ke Panti Jompo, Bongkar Isi Chat: Gak Menyesal Nanti?

Baca juga: PREDIKSI Skor Inter Milan Vs Fluminense, Cek Susunan Pemain Kedua Tim, Live Jam 02.00 WIB

Baca juga: Profil Rasuli Efendi Siregar, Orang yang Diduga Kumpulkan Uang Korupsi untuk Topan Ginting