EKS Kepala PPATK Yunus Husein: Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Sudah Tepat

TRIBUN-MEDAN.COM - Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai, penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah hal yang tepat. Karena dibutuhkan sosok yang berani untuk membenahi instansi tersebut.

Menurut Yunus, keberanian adalah kualitas penting yang dibutuhkan tidak hanya di lingkungan Bea Cukai, tetapi juga di berbagai sektor dalam pemerintahan.

“Jadi, ya berani itu diperlukan bukan hanya di Bea Cukai, di mana-mana republik ini perlu orang-orang berani untuk mengoreksi, memperbaiki,” ujar Yunus, seperti dikutip dari Podcast Gaspol! Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

Tingginya Penyelundupan dan Peredaran Uang Lintas Batas

Yunus menekankan bahwa Bea Cukai memerlukan perhatian khusus lantaran tingginya potensi penyelundupan dan peredaran uang lintas batas.

Ia pun menyoroti praktik pencucian uang melalui jalur kepabeanan, terutama dalam bentuk pergerakan uang lintas batas atau cross-border cash carrying. 

Dia mengatakan, banyak uang yang seharusnya dideklarasikan saat keluar atau masuk wilayah Indonesia, justru tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.

“Kalau terkait cuci uang itu uang keluar masuk dari wilayah kepabeanan juga, namanya cross-border cash carrying. Banyak uang yang harusnya lewat dari daerah kepabeanan di-declare sejumlah Rp 100 juta, dilaporkan, tapi sebagian kita lihat laporannya tidak optimal,” ungkap dia.

Yunus mencatat, wilayah seperti Bali, Batam, dan Jakarta, menjadi titik-titik tertinggi dalam aktivitas transaksi cross-border melalui money changer. 

Namun, ia menilai pelaporan dari wilayah-wilayah tersebut masih belum maksimal. 

“Di sini (Bea Cukai) mungkin lebih perlu lagi (orang berani) karena banyak masalah penyelundupan, barang keluar masuk,” kata Yunus. 

Maraknya Aliran Uang Haram Melewati Jalur Direktorat Bea dan Cukai.

Yunus Husein juga mengungkapkan kekhawatiran terkait maraknya aliran uang haram yang diduga melewati jalur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salah satu sumber utama uang tersebut, kata dia, bisa berasal dari praktik korupsi.

“Uang haram yang diduga mengalir lewat Bea Cukai banyak, dari korupsi saja banyak sekali,” kata Yunus.