JOKOWI Ikut Komentari Upaya Pemakzulan Gibran, Anggap Semua Cuma Hal Biasa: Dinamika Demokrasi

TRIBUN-MEDAN.com - Joko Widodo turut memberi komentar terkait upaya pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. 

Jokowi menjelaskan bahwa pemakzulan kepala negara tidak bisa segampang itu.  

Jokowi menyebut, putranya sulungnya dapat dimakzulkan jika melakukan pelanggaran hukum. 

"Bahwa pemakzulan itu harus Presiden atau Wakil Presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).

Hal ini disampaikan untuk menjawab sorotan publik dan media terkait surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI yang mendesak agar Gibran dimakzulkan. 

Menurutnya, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. 

“Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Baca juga: HARGA Jam Tangan Rolex Hadiah Prabowo Untuk Semua Pemain Timnas Indonesia, Langsung Bersorak

Baca juga: JOKOWI Tegas Tolak Dicalonkan Jadi Ketua Umum PPP: Saya di PSI Saja

Baca juga: PEMILIK Karaoke Mansion Semarang Bantah Terima Setoran dari Penari Tanpa Busana: Saya Tolak dari LC

Jokowi menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, tidak seperti di negara lain seperti Filipina yang dilakukan secara terpisah. 

"Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu," jelasnya.

Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

"Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita," tuturnya. 

Baca juga: SOSOK Mutmainah Istri Yahya Waloni yang Setia Mendampingi Susah, Senang, Hingga Ikut Mualaf

Baca juga: AKUN Sosmed Selingkuhan Wadison Pasaribu Diserbu, Dibanjiri Hujatan Netizen: Pelakor

Isu pemakzulan mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. 

Surat tersebut ditandatangani oleh empat jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. 

Dalam suratnya, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. 

"Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” tulis mereka dalam surat tersebut.