MEMANAS Menteri Budi Arie vs PDIP, Usai Ultimatum di Rapat DPR Kini Kader Banteng Lapor ke Bareskrim

Ia mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie tak benar. Sadarestu mengultimatum Budi Arie melakukan hal itu dalam 1x24 jam.

"Itu disampaikan di media nasional juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini," tambahnya.

Senada, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto meminta Budi Arie tak panik terkait perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, yang menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

"Saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu (Koperasi Merah Putih) ini. Jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari ke mana-mana, apalagi Bapak juga sekarang lagi nggak tenang pikirannya kan? Diserang sana-sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak?" ujar Darmadi.

"Tapi kalau tenang jangan fitnah sana-sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini nggak bagus," sambungnya.

Darmadi menilai, tudingan itu tidak berdasar dan berpotensi merusak reputasi partainya.

Seusai rapat, Budi Arie Setiadi enggan berkomentar banyak perihal permintaan maaf yang diminta PDIP. 

Ia pun mengalihkan pertanyaan yang disampaikan paara wak media. "Nanti saja itu," kata Budi Arie.

Disebut di Surat Dakwaan

Nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan jaksa dalam perkara judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Para terdakwa dalam kasus ini adalah Zulkarnaen Apriliantony, seorang wiraswasta sekaligus teman dekat Budi Arie. Selain itu, ada Adhi Kismanto, pegawai Kemenkominfo yang terlibat dalam praktik ini. 

Dua terdakwa lainnya adalah Alwin Jabarti Kiemas, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama, serta Muhrijan alias Agus yang mengaku sebagai utusan dari direktur Kemenkominfo. 

Mereka bersama sejumlah pihak lainnya didakwa atas pelanggaran UU ITE dan KUHP terkait judi online.

Disebutkan dalam dakwaan, Budi Arie saat menjadi Menkominfo diduga mendapatkan jatah hingga 50 persen untuk setiap situs judi online yang tidak diblokir. 

Terungkap di persidangan, pada Oktober 2023, Budi Arie meminta Zulkarnaen mencari orang yang dapat mengumpulkan data situs judi online.