BENARKAH Gaji Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Capai Rp 8 Juta, Ini Penjelasan Menteri Budi Arie

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia koperasi yang akan menjadi agen distribusi pupuk, elpiji, hingga sembako di tingkat desa.

“Banyak sekali dari bank-bank Himbara juga siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal setahun-dua tahun, bisa juga masuk ke situ sebagai manajernya kalau memang terbuka,” ujar Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Erick menambahkan, Himbara juga akan memberikan plafon pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi tersebut, bukan dalam bentuk dana tunai, melainkan plafon usaha.

Sebagai informasi, program Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui pendekatan koperasi.

Namun, pelaksanaannya masih berada dalam tahap persiapan struktur organisasi dan regulasi dasar.

Gaji Pengawas

Staf Khusus Menteri Koperasi, Adi Sulistyowati pernah mengatakan, bahwa soal gaji atau operasional pengurus Koperasi Desa Merah Putih itu tergantung dari kesepakatan pengurus.

Namun, kata Adi, fokus pembentukan koperasi ini sejatinya harus mengacu pada usahanya terlebih dahulu, bukan soal operasionalnya.

"Jadi fokusnya memang pembentukan (koperasi), usaha, baru pembiayaan. Jangan pembiayaan dulu," tegasnya.

Adi bilang, usaha yang bisa dilakukan koperasi bisa beragam.

"Misalnya pertanian, perikanan, perdagangan dan lain-lain," kata Adi.

Jadi, untuk gaji pengurus Koperasi Merah Putih, atau gaji pengawas Koperasi Merah Putih itu tidak diatur secara gamblang oleh Kementerian Koperasi.

Hal terpenting adalah bagaimana koperasinya berdiri, dan usahanya bisa berjalan.

Soal gaji bisa belakangan setelah usahanya jalan.

Pendaftaran Koperasi Merah Putih dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pemerintah di kopdesmerahputih.kop.id yang berfungsi sebagai dashboard nasional untuk pemantauan dan evaluasi pembentukan koperasi desa/kelurahan.