Aliansi Gerak Tutup TPL Bakal Turun ke Jalan, Kantor Bupati dan DPRD Taput jadi Lokasi Pertama

TRIBUN-MEDAN.com, TARUTUNG - Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL bakal menggelar aksi ke Kantor Bupati dan DPRD Taput pada tanggal 27 Mei 2025.

Direktur KSPPM Parapat Rocky Pasaribu mengutarakan, aliasi yang merupakan gabungan masyarakat adat, petani, mahasiswa, dan elemen lainnya bakal demo perdana setelah munculnya seruan para pemimpin gereja di Sumut soal tutup TPL.

"Selasa, 27 Mei, masyarakat adat, petani, mahasiswa, dan elemen lainnya yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL akan melakukan aksi unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Taput," ujar Direktur KSPPM Parapat Rocky Pasaribu, Minggu (25/5/2025).

"Aksi ini merupakan upaya untuk mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan rekomendasi penutupan terhadap perusahaan TPL," lanjutnya.

Ia sampaikan, aksi tersebut merupakan langkah awal dari rangkaian panjang perjuangan masyarakat mendesak pemerintah tutup TPL.

"Aksi pada hari Selasa ini merupakan awal dari rangkaian panjang perjuangan masyarakat untuk meminta pemerintah segera menutup TPL," tuturnya.

Sebelumnya, seorang aktivis lingkungan, tergabung dalam KSPPM Parapat, Delima Silalahi menanggapi seruan Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan soal tutup TPL.

Menurutnya, seruan terbuka pemimpin Gereja HKBP terkait tutup TPL sudah ditunggu  banyak pihak.

"Seperti memecah kebekuan sikap gereja selama ini terhadap kehadiran perusahaan perusak lingkungan di Tano Batak tersebut," ujar Delima Silalahi, Jumat (9/5/2025).

"Sebagai gereja protestan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, sikap HKBP menjadi penting dalam berbagai persoalan penting yang terjadi terhadap manusia dan lingkungan," terangnya.

Menurutnya, peran gereja tidak hanya memberitakan surga di atas mimbar, tapi bagaimana mewujudkan surga di dunia.

"Satu diantaranya adalah terus membangun relasi yang utuh antara manusia dengan sesamanya dan juga seluruh ciptaan Tuhan," lanjutnya.

"Kehadiran Indorayon yang sekarang menjadi TPL, sudah lama menjadi polemik di Tano Batak, namun gereja selama hampir dua puluh tahun terakhir seperti alpa bersuara secara institusi terhadap kehadiran perusahaan ini," sambungnya.

Ia sampaikan, HKBP selama ini terkesan bermain “aman” terhadap perusahaan milik Sukanto Tanoto tersebut.

"Walau ada penolakan-penolakan selama ini tidak bersifat institusional, namun lebih kepada individu," lanjutnya.