Rismon Tak Puas Uji Labfor Bareskrim, Tantang Ijazah Jokowi Dilakukan di Luar Negeri: Kami Biayai

TRIBUN-MEDAN.com - Pakar digital forensik Rismon Sianipar tidak puas terhadap hasil uji laboratorium forensik (labfor) Bareskrim Polri terkait ijazah Jokowi.

Rismon lantas menantang Bareskrim Polri untuk melakukan pengujian terkait ijazah Jokowi di luar negeri.

Rismon bahkan mengatakan seluruh biaya uji labfor tersebut akan dibiayai oleh pihaknya.

Diketahui, Rismon Sianipar merupakan sosok yang ngotot mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu.

Ahli digital forensik sekaligus mantan dosen Universitas Mataram ini tak percaya Bareskrim Polri yang menyatakan jika ijazah Joko Widodo asli.

"Kalau hasil kalian, saya ingatkan kepada Laboratorium Forensik dan Bareskrim, kalau kalian merasa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami yang biayai, urunan."

"Kalau hasil kalian reliable, handal, tanpa intervensi, maka harus siap itu yang namanya saintifik," katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad, Jumat (23/5/2025).

Rismon mengungkapkan dalam bidang keilmuan, temuan atau kesimpulan harus bisa direkonstruksi atau diuji ulang oleh pihak lain.

Dia juga menegaskan bahwa temuan Bareskrim dalam kasus ijazah Jokowi bukanlah temuan tunggal dan dianggap paling benar.

Hal ini, sambung Rismon, perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

"Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda (Bareskrim). Harus siap diuji oleh pihak lain demi memberikan public trust, itu poinnya," tuturnya.

Rismon mengatakan usulannya itu perlu dilakukan karena dirinya masih ragu atas hasil temuan dari Bareskrim Polri, khususnya terkait skripsi Jokowi.

Pasalnya, berdasarkan bukti skripsi Jokowi yang diperlihatkan kepadanya saat mengunjungi UGM beberapa waktu lalu, Rismon menganggap teknologi tulisan yang dicetak tidak mungkin dibuat pada tahun 80'an.

Rismon mengatakan dirinya semakin yakin bahwa skripsi Jokowi tidak dibuat pada tahun 80'an ketika dibandingkan dengan tiga skripsi di tahun yang sama.

Dia meyakini skripsi Jokowi dibuat pada tahun 2004 ketika perusahaan software, Microsoft, meluncurkan Windows XP.

"Seperti tadi itu, beberapa nama itu Sri Dominingsih, Lembah Edianto, Sigit Hariwinarto, itu teknologi percetakannya yaitu (skripsi) pakai Windows XP," tuturnya.

Selain itu, Rismon juga mempertanyakan kesimpulan Bareskrim Polri bahwa skripsi Jokowi dicetak dengan teknik hand press.

Rismon meragukan terkait kesimpulan tersebut karena ketikan tanda titik dalam skripsi Jokowi dianggapnya terlalu rapi untuk ukuran teknologi pada tahun 1980-an.

"Bagaimana Dirtipidum yang menjelaskan, coba perhatikan kerapatan (font) titik (di skripsi Jokowi), itu titiknya rapat."

"Bagaimana cara membuat hand press seperti itu? Tidak mblebor. Bagaimana menyusunnya?" ujar Rismon.

Rismon menuturkan jika memang skripsi Jokowi dicetak dengan teknik hand press, maka seharusnya font yang tercetak tidak rapi seperti teknik cetak modern yaitu ink jet atau laser jet.

Pasalnya, menurut temuan Rismon, skripsi Jokowi khususnya di lembar pengesahan, font yang digunakan sangat rapi dan diduga bukan dicetak secara hand press.

"Bagaimana menata font-nya itu titik-titik, terus di press? Nggak blebor tuh. Terus, ketika kita zoom, hand press itu karakternya atau fontnya itu blebor ke arah tekstur kertas tersebut. Jadi seperti berambut ketika kita zoom. nanometer atau milimeter," jelas Rismon.

Sebelumnya, Jokowi telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). 

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. 

Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Dasar Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Asli

Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) asli.  

Pernyataan ini disampaikan usai Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Djuhandhani Rahardjo Puro saat melakukan gelar perkara setelah meneliti sejumlah bukti yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu dan melakukan kroscek ke sejumlah pihak.

Lalu, apa saja alasan polisi menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli?

1. Verifikasi Langsung ke SMA 6 dan UGM

Bareskrim menerjunkan tim khusus untuk mengonfirmasi keabsahan data akademik Jokowi.  

Ada dua institusi yang didatangi, yaitu SMA 6 Surakarta dan UGM di Yogyakarta.

Penyelidik tak hanya menelusuri dokumen berdasarkan keterangan dari pihak SMA 6 Surakarta, tetapi juga rekannya.

"3 orang lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta. 6 orang rekan SMA 6 Surakarta Bapak Ir H. Joko Widodo. 6 orang pihak eksternal dan 1 orang teradu, yaitu Bapak Joko Widodo," kata Djuhandhani.

Sementara, di UGM, penyelidik melakukan verifikasi dengan mengakses arsip fisik dan digital dari masing-masing institusi.

"Uji banding ini dilakukan terhadap ijazah asli milik Bapak Jokowi, dan tiga ijazah pembanding dari rekan seangkatan beliau di UGM dengan tahun kelulusan yang sama,” kata Djuhandhani.

2. Pemeriksaan Dokumen Akademik

Penyelidik juga turut menelusuri dokumen fisik dan rekam administrasi akademik Jokowi yang tersimpan di masing-masing institusi.

Adapun dokumen akademik yang diteliti meliputi ijazah hingga daftar nilai.

Di UGM, penyelidik bertemu dengan pejabat akademik dan mengakses arsip fisik serta digital terkait nama Joko Widodo sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan angkatan 1980.

Selain ijazah dan transkrip nilai, penyelidik juga meneliti skripsi Jokowi, yang menjadi satu-satunya skripsi lulusan Fakultas Kehutanan UGM sebelum tahun 1990 yang diunggah ke dalam sistem Perpustakaan Terpadu Digital (PTD).

Meskipun keberadaan PTD baru mulai diterapkan pada tahun 2010.

"Penyelidik menemukan bahwa skripsi milik Bapak Jokowi dialihkan dalam bentuk digital pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 melalui aplikasi elektronik PTD UGM,” kata Djuhandhani.

"Oleh admin, karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan ada yang menjadi tokoh nasional, menjadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai lulusan tahun 1990," imbuhnya.

3. Uji Laboratorium Forensik

Ijazah Jokowi diperiksa oleh para ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk memastikan keasliannya.

Proses pemeriksaan ini dilakukan secara berjenjang, setelah penyelidik mengantongi sejumlah bukti dari hasil verifikasi sebelumnya.

Djuhandhani menjelaskan, penyelidik mengantongi bukti berupa dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1681 KT yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985.

Ijazah itu juga sudah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan Jokowi.

"Telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut," ujarnya.

"Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," imbuh Djuhandhani.

4. Periksa 39 Saksi

Dalam proses klarifikasi ini, polisi setidaknya memeriksa 39 orang saksi. Mereka terdiri atas 10 orang dari lingkungan UGM, 8 alumni Fakultas Kehutana UGM periode 1982-1988, dan seorang guru besar UGM yang kini menjadi guru besar di Universitas Diponegoro.

Kemudian, tiga orang dari SMA 6 Surakarta, enam orang rekan Jokowi di SMA 6 Surakarta, enam pihak eksternal, dan Jokowi selaku teradu.

5. Tak Temukan Unsur Pidana

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi melakukan penelaahan dari aspek formal dan materiil.

Hasil penelaahan itu disimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli dan tidak ditemukan unsur pidana.

Hal ini yang kemudian membuat penyelidik tidak melanjutkan proses hukum atas laporan TPUA, karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya," kata Djuhandhani.

6. Koordinasi dengan Polda Metro Jaya

Meski penyelidikan telah dinyatakan selesai, Bareskrim tetap berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

Sebab, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Jokowi saat ini masih ditangani.

Djuhandhani menegaskan Bareskrim Polri tidak akan mengintervensi Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu.

"Tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan (kasus tersebut ke Polda Metro Jaya)," ungkapnya.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan