Respons Gubernur Dedi Mulyadi seusai Fraksi PDIP Walk Out saat Ia Berpidato, Hutabarat Bilang Begini

TRIBUN-MEDAN.COM – Menohok jawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk out Fraksi PDIP saat dirinya menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan, aksi walk out Fraksi PDIP itu merupakan hak setiap fraksi partai politik maupun anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak,”ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

“Artinya, setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujarnya, dikutip Tribunnews.com.

Menurut Dedi, tindakan walk out adalah ekspresi politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

Ia berpendapat, hal itu merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang sah untuk dilakukan oleh partai politik.

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat, melakukan aksi walk out saat gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa yang mencakup isu-isu strategis, mulai dari usaha pertambangan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Awalnya, seorang anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi. Ia menyebut , pernyataan Dedi di Cirebon telah menyinggung institusi DPRD.

“Begini pimpinan, sembilan hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

“Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi,” ujarnya.

Doni menyimpulkan bahwa ucapan Dedi tersebut menunjukkan gubernur seperti tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD.

Tapi, lanjut dia, ternyata dalam pembahasan rancangan peraturan daerah seperti saat itu, Jumat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan DPRD untuk membahas.

“Gubernur tidak bisa jalan sendiri untuk membuat peratuan daerah.”

“Saya berharap dalam rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Jawa Barat,” ujarnya.