Pernah Ditahan KPK, Memo Hermawan Sosok yang Minta PDIP Walk Out, Merasa Direndahkan Dedi Mulyadi

TRIBUN-MEDAN.com - Mengenal sosok Memo Hermawan anggota DPRD Jawa Barat yang minta Fraksi PDI Perjuangan walk out saat rapat  paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Memo Hermawan lahir di Garut pada 16 Juli 1953.

Memo merupakan politikus yang menjabat Bupati dan Wakil Bupati Garut pada era Agus Supriadi (2004-2007) yang terjerat kasus korupsi dan telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Antasari Azhar.

Ia pun menggantikan posisi Agus Supriadi sebagai Bupati Garut sampai selesai masa pemerintahannya.

Memo juga dikenal sebagai politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia pernah menduduki Ketua DPC PDIP Garut beberapa kali.

Kini, Memo menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP pada DPRD Jabar setelah menduduki kursi DPRD Jabar Dapil Garut untuk yang kedua kalinya.

Sosok Memo Hermawan jadi sorotan mengajak semua anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan untuk walk out dari ruang sidang.

Adapun aksi walk out itu terjadi karena dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat yang dinilai telah merendahkan martabat DPRD.

Rapat paripurna yang seharusnya membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif berubah menjadi memanas dan protes terbuka.

Suasana memanas itu berawal saat anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan.

Doni menyinggung soal pernyataan Dedi Mulyadi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Saya berpikiran beliau (Dedi Mulyadi) mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota provinsi," kata Doni, dikutip Tribunjabar.id dari siaran langsung YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat.

Kemudian, Doni secara terang-terangan menyinggung sikap Gubernur Jabar yang dinilainya tidak membuka ruang bagi pendapat para anggota dewan.

"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya.