SOSOK Adhel Setiawan Orangtua Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM: Dia Gak Paham Pendidikan

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Dedi Mulyadi mendapatkan masalah terkait program pendidikan militer kepada siswa SMA. 

Program mengirim siswa nakal ke barak militer mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak terutama Komnas HAM. 

Kini orangtua murid melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM atas program mengirim siswa nakal untuk mengikuti pendidikan militer. 

Pelapor bernama Adhel Setiawan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. 

Menurutnya, kebijakan Dedi Mulyadi telah melanggar HAM. 

Adhel dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

Ia menganggap Dedi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Berita Populer, Pria Menipu Pakai Foto Prabowo, Pelaku Pengiriman Mayat Bayi melalui Driver Ojol

Baca juga: CARA BERPIKIR Mahasiswi ITB Ini Dipertanyakan, Bikin Meme Prabowo-Jokowi Ciuman, Ayahnya Minta Maaf

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.