TAK Ngaku Salah Meski Disanksi, Ahmad Dhani Kini Tantang Komnas Perempuan Debat Soal Etika dan Moral

TRIBUN-MEDAN.com - Ahmad Dhani tampaknya tak merasa kapok setelah kena sanksi atas kasus merendahkan martabat perempuan. 

Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ini turut menantang Komnas Perempuan untuk berdebat soal etika. 

Ahmad Dhani sudah terkena teguran lisan dri Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

Ini imbas pernyataannya dalam usulan soal naturalisasi pesepakbola Indonesia.

Selain itu, suami Mulan Jameela ini disanksi juga atas kasus penghinaan marga penyanyi Rayen Pono.

Setelah kena sanksi teguran dan disuruh minta maaf paling lambat tujuh hari, Dhani kini malah menantang Komnas Perempuan untuk berdebat. 

Kesiapan pentolan Dewa 19 ini untuk berdebat dia ucapkan saat menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Ketika disidang, Ahmad Dhani sempat diperiksa oleh Tommy Kurniawan.

Baca juga: Jadwal Timnas Indonesia vs China, Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia Saat Ini

Baca juga: Profil Syamsurizal, Ketua Partai Demokrat Dua Periode Melenggang Jadi Wakil Bupati Siak

Baca juga: Dimakamkan Hari Ini di Simalungun, Jenazah Meliaki Sinaga dan Istri, Korban Kecelakaan Bus ALS

Dalam dialog itu, Ahmad Dhani bersikukuh tak merasa bersalah atas pernyataannya yang dinilai seksis dan rasis oleh Komnas Perempuan hingga berujung diadukan ke MKD.

Tak hanya itu, Dhani juga merasa tak melanggar norma apapun.

Adanya laporan atau aduan itu, menurut Dhani, hanya karena Komnas Perempuan yang menganggap pernyataannya melanggar norma.

"Menurut saya kan hanya satu yang merasa itu tidak patut. Karena tidak sesuai dengan norma yang diyakininya. Komnas perempuan merasa itu melanggar norma yang mereka yakini," kata Dhani dalam sidang MKD, Rabu (7/5/2025), dikutip dari Grid.ID.

"Meskipun itu tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila. Harusnya kan, bagi saya tetap norma itu adalah Pancasila. Bagi saya, pribadi, Yang Mulia," lanjutnya.

Bahkan, Dhani menyebut seksis sebenarnya bukanlah norma yang dianut oleh Indonesia, melainkan negera-negara di bagian Barat.

Dia meyakini Indonesia masih menganut norma yang sesuai dengan Pancasila.