MULAI Diterapkan Pendidikan Militer bagi Siswa di Purwakarta Diiringi Tangis Haru,Dedi Mulyadi Hadir

Program ini, kata dia, diharapkan melahirkan generasi muda yang disiplin, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

DPRD Pertanyakan Regulasi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mempertanyakan regulasi pendidikan militer yang kini sudah mulai berlangsung tersebut.

Menurut Ono, perencanaan regulasi harus jelas dan tidak boleh dibuat sendiri, melainkan melibatkan DPRD dan mendengarkan masukan masyarakat.

"Nah sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya," ujar Ono saat ditemui Tribunjabar.id, Kamis (1/5/2025).

Ono menyampaikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga belum memberikan jawaban jelas terkait anggaran dan pembiayaan kegiatan tersebut.

"Nah, tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orang tua seperti apa," kata Ono.

"Dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan," lanjut dia.

Ono mengaku belum mendapat informasi jelas terkait konsep dan teknis pelaksanaan program pendidikan militer tersebut.

"Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung," ucapnya.

Pihaknya juga akan menanyakan ke DPRD kabupaten/kota terkait program yang digagas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Sebab, dalam konten media sosialnya, Dedi menyatakan bahwa pembiayaan diserahkan kepada bupati/wali kota.

"Bupati/kali kota pun juga kan harus jelas pada saat dianggarkan dari APBD harus tertulis dan menurut saya, tidak bisa seketika, karena harus dibahas dalam perubahan APBD 2025," katanya.

Pendampingan dari sekolah

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat menyampaikan bahwa pengikutsertaan pendidikan militer siswa ini tergantung pada persetujuan orang tua masing-masing.

Menurut Deden, siswa peserta pendidikan militer tidak akan tercabut dari akar sekolahnya, karena tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Disdik Provinsi Jawa Barat.

 "Ini untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam hal materi pelajaran di sekolahnya," kata Deden Saepul Hidayat saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Kamis (1/5/2025).

Karenanya, pihaknya memastikan, selama mengikuti program yang merupakan bagian dari pendidikan karakter itu para siswa tetap mendapatkan mata pelajaran sekolah.