Momen Hari Buruh Wakil Bupati Toba Terima Aspirasi Serikat Buruh

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Bertepatan pada peringatan Hari Buruh, Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus menerima langsung  aspirasi aliansi Serikat Buruh Pekerja, diantaranya KSBSI, PK SBSI, SBSI 92, SPSI, SPN, SEJATI yang digelar di Komplek Tugu D. I. Panjaitan, Kamis, 1 Mei 2025.

Ratusan pekerja mengikuti aksi damai yang berlangsung tertib sejak pagi. Dalam orasinya, mereka menyuarakan 5 tuntutan, yakni,  1)  Meminta Kepada kementerian Kehutanan RI Untuk melakukan Verifikasi kepada lahan konsesi PT TPL  guna menjaga konflik antara masyarakat Sekitar Konsesi, 2) Meminta kepada menteri Tenaga kerja untuk melindungi dan mempertahankan PT TPL  tetap beroperasi untuk menghindari PHK, 3) Meminta kepada kemenkumham Hak azasi manusia meninjau keabsahan dari LSM AMAN Tano Batak  Dan KSPPM, 4) Meminta kepada Kapolri agar menjaga  keamanan  dan kenyamanan  bagi karyawan/i  dalam bekerja  mengingat bahwa  PT TPL  adalah Objek vital nasional dan 5) Meminta kepada bapak Bupati Toba agar bersama- sama dengan KPHL IV Balige, Kadis Perijinan, dan Ketanagakerjaan, Kabag Hukum dan Kapolres Toba  menyampaikan aspirasi  kami ini kepimpinan pusat dan membentuk tim untuk menghindari  konflik masyarakat dengan karyawan  jika bekerja di lahan yang berada di wilayah Kabupaten Toba. 

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus menegaskan bahwa pemerintah sesungguhnya memahami aspirasi para buruh. “Kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesi kita, dan kami sekuat tenaga bagaimana supaya kita semua nyaman dalam menjalankan tugas dan kegiatan kita.

Lebih lanjut Wakil Bupati Audi Murphy menyampaikan, akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, agar konflik dengan masyarakat tidak terjadi, termasuk menghindari bentrok dengan masyarakat di sekitar konsesi.

“Kami berharap mari sama-sama bekerja dengan baik, jikapun ada singgungan jangan sampai ada kontak fisik. Menyelesaikan persoalan adalah dengan hati dan pikiran yang jernih. Ini semua akan kita sampaikan kepada lembaga yang berhak menangani persoalan ini.”(*)