Bupati Deliserdang Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di KPK

Untuk itu, melalui kegiatan ini, KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

"Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat," Jelasnya.

KPK memastikan kehadirannya di daerah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu daerah menemukan jalan terbaik membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. "Untuk itu, Pemda-DPRD harus melibatkan dan memanfaatkan KPK untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah," ucapnya.

Rangkaian terakhir pada rakor tersebut dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh masing-masing Kepala Daerah dengan Ketua DPRD, terdiri dari delapan poin, yaitu menolak setiap pemberian/hadiah/gratifikasi yang dianggap suap serta tidak melakukan pemerasan dan/atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya; mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi; melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah berpedoman pada Monitoring Center for Prevention (MCP); melaksanakan tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menyusun perencanaan APBD berdasarkan masukan dari masyarakat, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses berdasarkan skala prioritas serta disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; menyusun APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan skala prioritas, mengutamakan yang wajib dan mandatory spending serta tidak memaksakan anggaran untuk mencegah defisit anggaran; tidak melakukan intervensi proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hibah dan bantuan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Usai rakor, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), M Bobby Afif Nasution menjelaskan, rapat tersebut bertujuan untuk upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), hadir juga tujuh kepala daerah se-Sumut, di antaranya Pematang Siantar, Asahan, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Simalungun, Deliserdang dan Serdang Bedagai (Sergai).

"Agendanya, diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, peguatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD. Jadi, dari kami diundang ada delapan daerah termasuk (pemerintah) provinsi (Sumut) dan tujuh kabupaten/kota," kata Gubsu. 

Mengenai materi pembahasan dalam rakor itu, Gubsu membeberkan beberapa poin, antara lain tentang penegakan dan pencegahan anti-korupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, penyusunan anggaran dan optimalisasi pendapatan. 

Turut hadir pada rakor tersebut, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus dan Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga; Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shahri SH dan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, H Hamdani Syahputra SSos; enam Bupati/Walikota bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut.

Mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang, H Timur Tumanggor SSos MAP; Inspektur, H Edwin Nasution SH dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang lainnya. (*)