Kesabaran Jokowi Habis Sudah, Akhirnya Tempuh Langkah Hukum Laporkan 4 Orang soal Ijazah Palsu

Bahkan, beberapa upaya hukum yang dilayangkan sejumlah pihak ke pengadilan pun kandas karena tak memiliki dasar yang kuat. 

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) tempat Jokowi berkuliah juga berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi memang pernah berkuliah di UGM, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, menyelesaikan skripsi, dan memperoleh ijazah secara sah.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta.

Faktanya, Jokowi pernah jadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode. Semua memenuhi syarat administrasi di KPU saat pendaftaran.

Pengamat: Komoditas Politik Musiman

Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai bahwa isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo selalu mencuat sebagai komoditas politik musiman yang kerap dimunculkan saat suhu politik meningkat.

Padahal, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah berkali-kali menyatakan Jokowi merupakan alumni resmi Fakultas Kehutanan. Pieter menyebut narasi mengenai ijazah palsu itu diangkat seolah-olah sebagai skandal besar yang ditutup-tutupi. 

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” katanya, Rabu (23/4/2025).

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menekankan, masyarakat perlu melihat lebih jernih penyebab di balik munculnya narasi tersebut.

Ia mendorong publik untuk berpikir rasional agar demokrasi tidak mengalami erosi dari segi nalar dan etika, terlebih di era informasi yang sangat mudah diakses.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” ujarnya.

Ia mengutip prinsip hukum “actori incumbit probatio”, yang berarti bahwa siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan.

Pieter menilai, tuduhan tanpa dasar kuat tidak lebih dari sekadar fitnah. 

Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan bahwa narasi tersebut bisa berdampak luas, termasuk mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, menciptakan ketidakpastian politik nasional, serta merugikan iklim investasi.

“Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama. Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” ucapnya.

Menurutnya, aksi-aksi publik yang menyuarakan isu ijazah palsu kerap dikemas dengan semangat keterbukaan, tetapi minim bukti baru.